Tiga Fraksi Boikot Pembahasan APBD

GOWA, BKM — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2016 terancam batal dilaksanakan.
Pasalnya tiga fraksi di DPRD Gowa secara mendadak memilih wallk out, tanpa alasan yang jelas.
Tiga fraksi tersebut masing-masing, Fraksi Gerindra, PPP dan Gabungan. Selain itu, Ketua Fraksi Golkar Andi Ishak juga tidak hadir
”Mereka yang tergabung dalam tiga fraksi memang tidak hadir sama sekali walaupun sudah diberikan undangan. Saya juga tidak tahu alasan ketidakhadiran mereka,” ujar Ketua DPRD Gowa, H Ansar Zainal Bate, Rabu (18/11).
Menurut Ansar Zainal Bate, undangan rapat banggar (badan anggaran) sudah diedarkan sebelum rapat 16 Nopember namun ditunda karena tidak qourum. Kemudian disepakati 17 Nopember malam, itu pun kembali tidak qourum. “Saya tidak mengerti mengapa pembahasan jadi tertunda terus,” tambahnya.
Sekkab Gowa, H Muchlis, juga tidak tahu secara jelas tertundanya pembahasan KUA dan PPAS oleh DPRD Gowa. Menurutnya, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan kembali.
Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Gowa dari Fraksi PPP, Sahir Pasang, berkilah, kalau ketidakhadiran mereka karena dalam ekspose anggaran dewan, DPRD tidak dipanggil. Selain itu, draft KUA dan PPAS terlambat.
Pemboikotan pembahasan KUA dan PPAS oleh tiga fraksi tersebut, mendapat kecaman dari Direktur LSM Karaeng Pattingalloang, Himyar Salim. Himyar menilai sekarang ini sejumlah anggota dewan tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat Gowa. Ini dibuktikan dengan ketidakhadiran tiga fraksi dalam pembahasan tersebut.
Dia mensinyalir, kalau gerakan seperti ini akan dijadikan bargening untuk memasukkan keinginan mereka dalam KUA dan PPAS. ”Pasti ada apa-apanya,” kata Himyar.
Jika persoalan pemboikotan ini mengental, menurut Himyar, sebaiknya eksekutif menarik kembali pembahasan KUA dan PPAS dan menggunakan anggaran yang lama. ”Dalam sistem pembahasan anggaran kalau terus terjadi dead lock, eksekutif bisa menarik pembahasan itu,” katanya.
Tapi katanya, konsekwensi yang diterima pihak eksekutif bisa memerintahkan setiap SKPD di lingkup Pemkab Gowa untuk tidak mengikuti setiap rapat kerja dengan mitranya di dewan. (sar-ril/c)