MAKASSAR, BKM–Ratusan mahasiswa dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Ujung Pandang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Petta Rani, Senin (7/1). Mereka menolak direlokasi ke kawasan Kanre Rong di Jalan Kartini.
Bahkan mereka menuntut agar anggota DPRD Kota Makassar mendukung para pedagang secara tertulis terkait menolak kebijakan pemerintah kota untuk merelokasi PKL ke Kanre Rong Karebosi.
Salah seorang pengunjuk rasa, Riska mengatakan, jika pihaknya menolak direlokasi karena Kanre Ring tidak layak pakai.
“Tugas dari anggota DPRD mewakili rakyat yang senantiasa menuntut keadilan, pedagang menolak direlokasi karena Kanre Rong tidak layak pakai,” kata pemilik Kios Muda-Mudi yang berada di depan Benteng Rotterdam Makassar tersebut.
Pendemo juga menilai kebijakan Pemkot Makassar merelokasi sebagian besar PKL ke Kanre Rong tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Sebab, 40 menu makanan yang disediakan tidak mencantumkan jenis jualan es kelapa.
Belum lagi ukuran tempat yang disediakan tidak sesuai dengan tempat yang diinginkan. Luas tempat di lokasi tersebut hanya berukuran sekitar 2 x 1,5 meter. Sedangkan pedagang es kelapa membutuhkan tempat luas untuk menyimpan bahan jualannya.
Selain itu, mereka meminta kepada Pemerintah Kota Makassar tidak melakukan penggusuran paksa, sebelum ada pembahasan ulang terkait PKL Centre Kanre Rong Karebosi.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto memastikan Kanre Rong akan dibuka selambatnya 31 Desember tahun lalu. Danny sapaan akrab wali kota mengaku semua kekurangan dan permasalahan telah diatasi dan akan segera dibuka 31 Desember.
“Pokoknya saya targetkan paling lambat 31 Desember. Masalah-masalah kemarin sudah tuntas. Bahkan pembenahannya sudah berlebih dari yang ditargetkan kemarin,” katanya.
Namun kenyataannya, hingga saat ini masih saja belum ditempati dengan berbagai masalah oleh para PKL nya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mempertanyakan sikap dan keseriusan Pemerintah Kota Makassar terkait pengoperasian kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Center atau Kanre Rong ri Karebosi, Jalan Kartini di tahun ini.
Desakan untuk mengoperasikan dan memfungsikan PKL Center Kanre Rong ri Karebosi di 2019 agar tidak terkesan mubazir dan booth-booth rusak sebelum digunakan. Apalagi anggaran cukup banyak dikucurkan untuk pembenahan fasilitas dalam kawasan Kanre Rong ri Karebosi.
Ketua Komisi E Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar HM Yunus mengatakan, janji dari wali kota mengoperasikan kawasan PKL Center harus bisa dibuktikan. Jangan terus terusan ditunda dan hingga akhirnya mubazir dan rusak sebelum difungsikan. Di tahun ini, kawasan itu harus dapat segera beroperasi.
“Janji pak wali dari tahun 2018 lalu ingin mengoperasikan kawasan PKL Center Kanre Rong ri Karebosi di awal-awal 2019. Nah ini sudah awal tahun baru, jadi harus mi benar-benar dibuktikan. Jangan cuma janji-janji saja,” sebut Yunus, Minggu (6/1).
Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk menyukseskan pengoperasian kawasan ini harus terbuka dan bekerja. Jika masih ada fasilitas atau penunjang belum siap, harus dibicarakan dan segera tuk diselesaikan. Sehingga kawasan PKL dapat dioperasikan awal tahun ini dan berfungsi dengan baik.
“Tidak mungkin mi tawwa pak wali semua, OPD ini yang harus bekerja. Karena pak wali cuma merancang, OPD pelaksananya. Dan pak wali harus jeli melihat jika ada OPD malas bisa itu dimutasi saja. Karena sudah pasti yang malas tidak mau sejalan dan produktif sesuai apa yang dirancang membangun kota menjadi lebih baik,” tambahnya. (nug-arf/b)
