MAKASSAR, BKM — Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang kewaspadaan nasional dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Hotel Claro Makassar, Selasa (12/2).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo menyebutkan rakor ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terkait Pemilu baik pemilihan presiden dan legislatif se Indonesia Timur. Ada dua hal yang ditekankan Soedarmo dalam kesempatan tersebut, sosialisasi dan proses distribusi logistik pemilu nantinya. Khusus sosialisasi, berdasarkan survei internal yang dilakukan Kemendagri masih banyak warga yang belum tahu terkait pelaksanaan pemilu.
“Target kita partisipasi pemilu hingga 77,5 persen. Hanya saja dari survei hanya 97 persen warga yang tahu akan ada pemilu, lebih parah lagi setengah masyarakat belum tahun kapan pemilu dilaksanakan,” kata Soedarmo dalam sambutannya.
Untuk itu, dirinya meminta jajaran pemerintahan, kepolisian dan TNI membantu KPU serta Bawaslu melakukan sosialisasi. Pemilu tahun 2014 lalu ada 14 juta kertas suara rusak, ini juga menjadi perhatian pihaknya terlebih pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.
Khusus distribusi logistik, Soedarmo menjelaskan kawasan Indonesia timur mendapatkan perhatian lebih. Terutama topografi daerah yang berupa pegunungan dan kepulauan. “Masih ada 64 hari untuk memaksimalkan sosialisasi, terutama tata cara pencoblosan. Saya juga ingatkan tanggung jawab keamanan di daerah itu, ada pada kepala daerah bukan pada polisi atau TNI,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan soap perubahan zona di wilayah Sulsel. Menurutnya walaupun tahun lalu Sulsel masuk dalam zona merah namun Sulsel mampu menyelenggarakan Pilkada yang aman.
“Tahun lalu pada pemilihan Gubernur, wilayah Sulsel masuk dalam zona merah, tapi berkat dari kerjasama aparat keamanan dan stakeholder terkait yang saling bersinergi sehingga zona merah itu menjadi zona hijau,” jelasnya.
Andi Sudirman Sulaiman juga yakin kondisi tersebut dapat dipertahankan dalam ajang Pemilu dan Pilpres mendatang. Masalah berita bohong atau hoaks menjadi penekanan orang nomor dua di Pemprov Sulsel ini.
“Saya rasa untuk pemilihan pilpres kali juga akan mampu kita laksanakan dengan baik, jika kita semuanya mampu bersinergi dan tidak mudah untuk dikotak kotakkan,” tandasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa menambahkan pengkategorian Sulsel sebagai zona merah dilakukan melihat pengalaman pemilu sebelumnya. Seperti kejadian pembakaran kantor wali kota Palopo beberapa tahun lalu. (rhm/cha)
