Pemprov Hemat Rp132 M untuk Makan Minum

MAKASSAR, BKM — Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beberapa tahun terakhir massif dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. SAKIP menjadi katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, setelah mengacu pada SAKIP, dari hasil hitung-hitungan yang diperoleh, Pemprov Sulsel mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp132 miliar khusus untuk belanja makan minum.
Komitmen Pemprov Sulsel untuk melakukan efisiensi pun diganjar dengan peringkat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada SAKIP Award yang dilaksanakan Selasa (19/2) di Hotel Four Point by Sheraton Makassar.
Andi Sudirman pun menargetkan, selanjutnya, Pemprov Sulsel sudah masuk peringkat A.
Untuk itu, dia meminta Kemenpan RB membentuk tim asistensi yang langsung datang ke Pemprov. Menurutnya langkah ini lebih efesien dibandingkan Pemprov yang harus melakukan studi banding ke Jawa Tengah atau DIY.
“Kami tahun ini sudah melakukan konsolidasi tender terpusat, pemberlakuan transaksi non tunai. Kami hanya minta Sistem rencana anggaran harus ada standar nasional. Terutama untuk aplikasi, harus satu sehingga memudahkan audit,” ungkapnya.
Untuk pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, peringkat tertinggi hanya nilai B. Daerah tersebut adalah Pemkot Makassar, Pemkab Bulukumba, Pinrang, Luwu Utara, Bantaeng, Sinjai dan Gowa.
“Sejak tahun lalu kami sudah dapat B, kita selaku berusaha naik BB. Kita lakukan efesiensi anggaran, sisi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi disinkronisasi. Kita sudah lakukan perampingan OPD sejak dua tahun lalu,” tambah Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan usai menerima rapor SAKIP.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin meminta Pemprov Sulsel meningkatkan nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2018 masih B atau sama dengan hasil 2017 lalu.
Hal ini diungkapkan Syafruddin saat menyerahkan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi
bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar di Hotel Four Points of Sheraton Makassar, Selasa (19/2).
“Tahun depan Sulsel harus seperti Jawa Tengah (nilai A), kalau bisa DIY (AA) yang tahun ini paling tinggi. Makanya Sulsel kita jadikan tuan rumah. Apalagi gubernur dan wakilnya punya komitmen dan orang baru,” kata Syafruddin.
Untuk membantu mewujudkan hal tersebut, pihaknya bahkan memberikan asistensi ke Pemprov Sulsel. Termasuk melibatkan daerah yang memiliki nilai SAKIP tinggi seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Mantan Wakapolri ini menyebutkan nilai SAKIP tahun 2017 mengalami peningkatan luar biasa. Berkat sistem ini, anggaran daerah se-Indonesia bisa dihemat sekitar Rp65,1 triliun di tahun 2018, sementara di 2017 Rp41 triliun.
“Khusus di wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran,” jelasnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan, Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh menjelaskan hasil evaluasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan. (rhm)