Banyak Perusahaan di Gowa Belum Terapkan K3

GOWA, BKM — Di Kabupaten Gowa baru ada beberapa perusahaan yang telah menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini terlihat dari masih minimnya pengesahan peralatan K3 yang terdapat di perusahaan, masih minimnya panitia pembina K3 dan lainnya dalam perusahaan.
Padahal, kewajiban untuk menyelenggarakan K3 pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil didasari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penerapan itu masih sangat rendah.
”Ini disebabkan adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal, jika diperhitungkan besarnya dana kompensasi untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat kerja sangat besar. Sehingga sangat jelas bahwa masalah tersebut tidak boleh diabaikan,” kata Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Salehuddin saat membuka workshop Norma K3 di Planet Bechkam 18 Pallangga, Kamis siang (28/3).
Dalam workshop yang diikuti 40 perwakilan pengusaha dan karyawan perusahaan di wilayah kerja Kabupaten Gowa ini, Salehuddin menjelaskan, Norma K3 ini dilakukan dalam rangka mendorong komitmen bersama untuk mewujudkan budaya K3 di tempat kerja bagi pekerja perusahaan, khususnya yang berada di wilayah Gowa.
”Norma K3 adalah sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Dengan memahami norma tersebut para pekerja bisa mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Aturan ini pun telah diatur dalam UU no 1 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja,” jelas Salehuddin.
Terpisah, Kabid Pembinaan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan Disnakertrans Gowa, Amril Amiruddin, mengatakan, dengan adanya workshop ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman semua pihak. Terutama para pimpinan perusahaan dan pekerja untuk memprioritaskan pelaksanaan K3 disetiap kegiatan usaha. Termasuk akan terjalin kerjasama yang baik dan koordinasi aktif antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pelaksanaan sistem K3 disetiap perusahaan. (sar/mir)