KPU Minta Saksi Awasi Penghitungan

MAMUJU, BKM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar melarang kepada setiap pemilih untuk diwakili dalam menyalurkan hak suara atau melakukan pencoblosan pasangan calon pada Pemilukada yang akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang. Penegasan ini disampaikan Ketua KPU Sulbnar, Hamdan Dankan, di Mamuju, Kamis (25/11).
Hamdan mengatakan, langkah ini ditempuh KPU Mamuju untuk menjaga netralitas Pemilukada Mamuju. Yakni dengan menjunjung inggi aturan yang ada. ”Jadi setiap pemilih harus datang langsung ke tempat pemungutan suara yang sudah ditentukan. Mereka tidak boleh diwakilkan dalam menyalurkan hak suaranya,” katanya.
Selain kepada para pemilih, Hamdan juga meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilukada Mamuju baik ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk juga menjaga netralitas pada Pemilukada Mamuju.
Dikatakan, pelaksanaan Pemilukada merupakan tanggung jawab semua pihak. Sehingga kesuksesan dan kelancaran Pemilukada tersebut, sangat ditentukan semua pihak. Pemilukada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan aparat keamanan, tetapi semua pihak termasuk Paslon yang akan bertarung. Sehingga koordinasi perlu dimaksimalkan dengan memperketat pengawasan saksi masing-masing.
Selain di Kabupaten Mamuju, Pemilukada serentak juga digelar ditiga kabupaten lainnya di Provinsi Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Mamuju Tengah (Mateng), dan Kabupaten Majene. ”Kami dari KPU akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan. Hasil rekapitulasi Pemilukada setelah dihitung di tempat pemungutan suara akan langsung dilaksanakan di panitia pemilihan kecamatan yang ada ditingkat kecamatan. Tidak lagi direkap di panitia pemilihan setempat yang ada di desa. Jadi pengawasan ditingkat PPK setelah di TPS mesti dilakukan para saksi Paslon bupati dan wakil bupati sehingga pelaksanaan Pemilukada berlangsung jujur dan adil tanpa kecurangan,” tegasnya. (*mir)