MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah membuat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merasa was-was, setelah orang nomor satu Sulsel itu mengumumkan bakal ada lima lagi kepala OPD yang akan dicopot.
Nurdin sudah menyampaikan, bagi kepala OPD yang merasa sudah melakukan pelanggaran dan memanfaatkan jabatan untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan, agar segera melakukan klarifikasi dan permintaan maaf.
Pasca statemen itu dilontarkan gubernur,
beberapa pejabat langsung melakukan klarifikasi.
“Sudah pada datang, minta maaf. Mungkin sudah merasa. Mereka mengatakan tidak begitu pak,” kata Nurdin usai menghadiri RUPS Bank Sulselbar di Hotel The Rinra, Selasa (23/4).
Meski demikian, NA memastikan akan tetap melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabatnya. Terutama mereka yang sudah masuk daftar hitam tersebut.
“Tetap harus dievaluasi yang lima itu. Kita sudah beri kesempatan selama tujuh bulan untuk menunjukkan kinerja,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan pejabat lingkup Pemprov Sulsel. Seperti diketahui, jabatan Sekda Sulsel tinggal menunggu SK dari Presiden Indonesia.
Selain itu, seleksi dua jabatan eselon II untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah hampir rampung. Tak menutup kemungkinan NA juga akan melakukan mutasi untuk beberapa OPD.
NA sendiri akan melakukan ibadah umrah tanggal 27 April mendatang. Besar kemungkinan, pelantikan sekda atau pejabat lainnya dilakukan sebelum dirinya berangkat.
“Belum pasti (soal jadwal pelantikan). Siapa yang punya kesempatan yang penting jangan tertunda. Kalau Pak Wagub bisa, dia yang lantik,” tutupnya.
Sehari sebelumnya, NA mengaku mulai bersih-bersih pejabat. Satu persatu, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai melanggar aturan dan banyak bermain dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya akan dinonjobkan.
Orang pertama yang dinonjobkan Nurdin adalah Kepala Biro Pembangunan dan Penyediaan Barang dan Jasa, Jumras. Dia diberhentikan dari jabatannya karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga proses tender yang menjadi tanggung jawabnya berjalan lamban.
NA langsung menunjuk pelaksana tugas di biro tersebut agar seluruh pekerjaan tetap bisa berjalan. Orang yang ditunjukan adalah Haikal Hasan yang merupakan Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Biro Pembangunan.
“Pelaksana tugas saya tunjuk Haikal. Dia pengalamannya ada, mulai dari PU,” ungkap Nurdin.
Selain itu, sejumlah informasi diperoleh jika yang bersangkutan meminta sejumlah uang kepada OPD jika ingin melanjutkan proses lelang.
Ternyata, bukan hanya Jumras yang menjadi target NA. Masih ada lima kepala OPD lagi yang saat ini menjadi perhatiannya.
NA mengaku kelima kepala OPD tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Ada yang melakukan mark up anggaran, memotong honor pegawai dan pelanggaran lainnya.
“Saya memang harus memberhentikan mereka yang melanggar aturan. Saya terpaksa harus memberhentikan ULP (Jumras, red). Ketika dengar informasi itu, KPK langsung senang,” ungkap Nurdin.
Dia mengatakan, lima kepala OPD yang menjadi incaran untuk dinonaktifkan tersebut juga merupakan rekomendasi dari KPK.
“Saya bicara sama KPK, melalui Kordinator Supervisi dan Pencegahan atau Korsupgah. Dikatakan masih ada lima itu yang Bapak harus bersihkan,” ungkap Nurdin.
KPK, kata orang nomor satu Sulsel itu memintanya agar kelima orang tersebut segera diberhentikan karena berbahaya bagi pemerintahan.
“Ini jadi bom waktu. Karena dia (KPK) mengatakan ini bahaya. Pokoknya kita akan nonjobkan karena memang sudah rusak,” tegasnya.
Jadi, kata Nurdin, agar pemerintahan berjalan baik dan bersih, harus dihilangkan semua orang-orang yang bekerja tidak baik.
Dirinya mengaku sudah memberi waktu tujuh bulan kepada kepala OPD untuk bekerja dengan baik sesuai aturan. Mereka harus berbenah.
“Tapi kalau ada yang tidak mau berbenah, yah sudah. Harus kita ikuti instruksinya Ibu Basariah. Beliau katakan mau ToT kita bantu. Mau OTT juga tidak masalah. Pilih yang mana,” ungkapnya.(rhm)
