Delapan Fraksi Sepakati APBD 2016 Rp1,4 Triliun

LUWU, BKM — Delapan fraksi di DPRD Luwu menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2016 menjadi perda, dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung, Senin (30/11). Pernyataan persetujuan didahului dengan pandangan akhir masing-masing fraksi, yakni Demokrat, PAN, Gerindra, Hanura, PDIP, PPP, Golkar dan Fraksi Gabungan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andi Muharir bersama Wakil Ketua I Aripin Wajuanna dan Wakil Ketua II Ikhsan, dan dihadiri Bupati Andi Mudzakkar.
“Setelah melihat dan mempelajari seluruh program yang ada, fraksi kami sepakat Ranperda APBD 2016 ditetapkan menjadi perda dan menerima untuk disahkan,” kata Bahar, juru bicara Fraksi PAN.
Walaupun diterima menjadi Perda APBD Luwu tahun 2016, namun Fraksi Golkar merekomendasikan kepada Bupati Andi Mudzakkar untuk mengisi jabatan lowong di lingkup sekertariat DPRD Luwu. Termasuk distribusi tenaga kesehatan yang merata hingga wilayah pedesaan dan terpencil.
”Selain itu, juga menggagas kurikulum kearifan lokal pada berbagai jenjang pendidikan. Begitu pula olahraga di Belopa Utara yang masih sangat minim. Seperti lapangan sepakbola,” kata Zul Arrahman, juru bicara Fraksi Golkar.
Usai ditetapkan menjadi perda, Sekretarid DPRD Luwu Muhammad Syam membacakan surat keputusan bersama tentang Perda APBD Luwu tahun 2016 dengan nomor register 44/DPRD /11/2015.
“Rincian APBD Luwu tahun 2016 sebesar Rp1,4 triliun. Terdiri dari PAD sebesar Rp59 miliar lebih, dana perimbangan Rp1 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp272 miliar lebih. Sementara untuk belanja tidak langsung Rp780 miliar lebih, danbelanja langsung Rp763 miliar lebih. Sedang penerimaan Rp118 Miliar lebih dan pengeluaran Rp7 miliar lebih,” papar Muhammad Syam.
Bupati Luwu Andi Mudzakkar dalam kesempatan itu, mengatakan proses penetapan APBD membutuhkan proses panjang dan melelahkam. Namun itu semua dilakukan untuk kesinambungan pembangunan di daerah ini.
Dijelaskannya, untuk penyempurnaan konsep APBD Luwu yang dihasilkan dalam konsep kebijakan, telah melalui perdebatan dan komunikasi yang sangat intens. Namun dia menilai hal itu merupakan hal yang biasa. (wan/rus/c)