LUWU, BKM — Asisten Pengawasan (Aswas) Kajati Sulsel H Wito, SH M.Hum, Rabu (19/6) melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu.
Di Luwu, H Wito berbicara soal sinergitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna membangun sinergitas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Pemkab Luwu.
Dia menambahkan Kunker ke Luwu untuk membangun sinergitas soal aspek penegakan hukum termasuk upaya penegakan dan pemberantasan dugaan kasus korupsi ”Terus terang soal kasus korupsi akan susah pencegahannya jika sudah terekspos. Pasti akan dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai tingkat kesalahan,” ujar H Wito, Rabu (19/6)
Wito menjelaskan kerja sama sesama penegak hukum diminta atau tidak, jaksa berhak memberi pertimbangan hukum kepada siapapun yang membutuhkan termasuk ranah dugaan kasus korupsi.
”Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan APIP harus memenuhi dua hal yaitu adanya standar audit dan pedoman telaahan sejawat (peer review),”tandasnya.
Telaahan sejawat jelas Wito adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
“Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai pengertian pereview dan beberapa praktik pelaksanaannya “tandasnya.
Sementara Sekkab Luwu Syaiful Alam menuturkan upaya memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik terus dilakukan ke arah lebih baik. Bersih dan bebas KKN, pelayanan berkualitas, cepat, murah, aman, pasti dan berkeadilan bagi semua masyarakat serta pemerintahan yang akuntabel, esfisien, efektif dan bersinergi khususnya pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparatur, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah hal yang harus dilakukan,” jelas Syaiful.
“Mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani untuk
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik “tandasnya
(wan/C)
