Polda Lakukan Peningkatan Profesionalisme

MAMUJU, BKM — Agenda kerja dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Polri yang bersih, khususnya pada pelayanan publik yang profesional dan akuntabel, terus tingkatkan.
Hal ini pun menjadi pembahasan pokok pada acara musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang) dengan tema ‘Meningkatkan profesionalisme Polri melalui sistem pemerintah berbasis elektronik’. Kegiatan ini berlangsung di ruang tulip Hotel Maleo Town Square (Matos), Jalan Yos Sudarso Mamuju, Selasa (30/7).
Acara Musrembang yang diselenggarakan Biro Perencanaan Polda Sulbar ini dipimpin langsung Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Bajarudin Djafar didampingi Irwasda, Kakanwil DJPb dan yang mewakili kepala Bappeda Provinsi Sulbar.
Kegiatan Musrembang ini juga dihadiri seluruh pejabat utama, Kapolres jajaran dan masing-masing perwakilan dari satuan kerja (satker) dan satwil jajaran Polda Sulbar serta peserta undangan dari pihak terkait seperti BRI, Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Bappeda Provinsi.
Kapolda Sulbar dalam sambutan sekaligus arahannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan pengemban fungsi perencanaan Polda Sulbar yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hal ini terbukti dari serapan anggaran sampai 26 Juni 2019 sebesar 57,02 persen sebagai peringkat 14 dari 43 Polda dengan kinerja pelaksanaan anggaran pagu anggaran 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) tahun 2018, Itwasum Polri memperoleh nilai 60,05 atau kategori ‘B’, predikat baik dengan peningkatan nilai sebesar 1,05 dibandingkan pada tahun 2017, Polda Sulbar memperoleh nilai 59,00. Kenaikan tersebut menunjukkan peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Hj Mashura, di tempat yang sama mengatakan. Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan/kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah (top down planning).
Pelaksanaan Musrenbang idealnya melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan untuk secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mewujudkan hasil Musrenbang. (ala/mir/c)