MAKALE, BKM — Kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan Tana Toraja tahun 2015 sebesar Rp125 miliar terus berlanjut. Anggaran ini ditengarai telah cair dan kegiatannya sudah berlangsung.
Sementara, Penjabat Bupati H Jufri Rahman telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada lima SKPD pengelola DAK tambahan tersebut untuk menghentikan kegiatan.
Belakangan, dari hasil investigasi di lapangan, termasuk reses yang dilakukan anggota dewan, ditemukan realisasi fisik tidak sesuai dengan pencairan keuangan. Karena itu, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk secepatnya turun melakukan audit.
Hal ini sangat penting, sebab kuat dugaan DAK tambahan yang di-SK parsialkan mantan Bupati Theofilus Allorerung untuk mendanai pilkada. Keluarnya pasangan calon (paslon) Nico-Viktor (Nivi) sebagai pemenang pilkada hasil quick count (perhitungan cepat) beberapa lembaga survei, membuat SK parsial terus menjadi sorotan anggota dewan.
Kendek Rante, politisi Partai Gerindra yang ditemui di Makale, Sabtu (12/12) menjelaskan, terbitnya SK parsial nomor 18 tahun 2015 tambahan DAK perubahan Rp125 miliar tidak pernah dibahas bersama DPRD. Selain itu, pencairannya diduga tidak ditandatangani oleh Penjabat Bupati Tator. Hal ini menjadi celah bagi auditor, seperti Inspektorat dan BPK untuk masuk.
”Hal ini penting dilakukan, agar semua anggaran dan dana masuk di Tana Toraja tepat sasaran sesuai peruntukannya dan dinikmati masyarakat,” kata Kendek Rante.
Dia kemudian menyebut keluhan masyarakat di wilayah daerah pemilihan (dapil) 1 Makale. Di sana masih terdapat wilayah kumuh dan terpencil, karena belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya.
”Sebenarnya, DAK tambahan sebesar Rp125 miliar kita harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun karena pencairannya bertepatan dengan situasi politik pilkada, maka ada celah untuk dimanfaatkan. Jadi siapapun yang terlibat menyalahgunakannya, harus segera mengembalikannya sebelum masuk ke ranah hukum,” tandasnya. (gus/rus/c)
Anggota Dewan Desak DAK Tambahan Diaudit
×

