MAKASSAR, BKM — Pemprov bersama DPRD Sulsel saat ini tengah menggodok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Penggodok sudah dilakukan dalam pembahasan di tingkat komisi.
Dari gambaran awal, porsi anggaran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel bakal dipangkas.
Seperti yang dikeluhkan Kepala Dinas Peternakan Sulsel, Abdul Azis. Ia mengaku, ada pemotongan anggaran sekitar 38 persen di dinas yang dipimpinnya. Padahal,
peternakan selalu menjadi program jualan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
“Tahun 2019 anggaran kami Rp65 miliar, tahun Rp2020 kata Kasubag keuangan sisa Rp23 miliar. Ada pemotongan 38 persen,” kata Azis, Rabu (4/9).
Meskipun dipangkas, kata Abdul Azis, seharusnya tak sebesar itu. Program yang tertuang di RPJMD untuk peternakan adalah menjadikan Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.
“Kami akan perjuangkan di Banggar karena belum juga dibahas. Kami harap dewan bisa mengerti. Saya juga sudah lapor di Wakil Gubernur,” tambahnya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Sulsel, Malik Faizal. Ia mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memangkas anggarannya sekitar
Rp9 miliar dari Rp24 miliar. Padahal, hilirisasi industri dan pengembangan UMKM jadi salah satu program unggulan Pemprov. “Saya heran dengan TAPD,” keluhnya.
Dengan anggaran yang sangat minim, sejumlah program tentu tidak terakomodir.
Belum lagi anggaran tersebut akan dibagi untuk empat bidang dan dua UPT. Dinas Koperasi juga memiliki empat kantor yang butuh biaya pemeliharaan dan pembayaran listrik. “Dalam setahun, biaya empat gedung itu sekitar Rp2 miliar. Belum lagi, pajak bangunan puluhan juta dan gaji pegawai kontrak. Memang ada DAK, tapi itu jelas kegunaannya tidak bisa dicampuri,” jelasnya.
Kepala Biro Humas Devy Kadafi juga mengaku sudah mengadu langsung ke Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kata Devy, setiap tahun humas selalu menggelar lomba foto dua kali, namun dengan anggaran yang tersedia hanya bisa sekali saja. Itupun tidak menggunakan APBD, tetapi sponsor. “Belum lagi, kami tidak dapat tambahan anggaran sama sekali juga di APBD Perubahan,” keluhnya.
Hal tersebut tak ditampik oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Ia bilang, banyak OPD yang mengadu langsung. Program dan anggaran yang diusulkan
tidak seimbang. “Sudah ada beberapa yang melapor langsung termasuk Humas dan Peternakan,” kata Sudirman.
Ia mengatakan akan meminta Bappeda untuk meninjau ulang soal rasionalisasi anggaran tersebut. Ada beberapa OPD, kata Sudirman yang pemangkasannya
memang tidak realistis. “Kita revisi ulang, tinjau ulang. Saya kasih tahu Bappeda, tolong (media) ingatkan juga itu Bappeda,” tambahnya.
“Seperti di Biro Humas dan Biro Umum, itu tidak boleh asal dipotong karena mereka setiap saat ikut agenda. Begitupun dengan program priotitas lainnya, harus betul-
betul dilihat sama TAPD,” tandas Sudirman.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel juga mengaku siap pasang badan untuk OPD yang anggarannya dipangkas, padahal programnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ada yang dipangkas, tapi dari hasil rapat kerja pokja banggar mengusulkan agar OPD yang punya program untuk mendukung RPJMD dikembalikan anggarannya. Kami
di Banggar kembalikan,” kata Ketua Banggar, Fachruddin Rangga.
OPD yang mengalami penurunan anggaran cukup besar kata Rangga ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Pemerintahan, Satpol PP dan Dinas Peternakan,
dan Infokom.
“Itu yang saya ingat. Bagaimana hasilnya mau relevan jika ada program yang anggarannya hanya Rp20 juta. Padahal ini program prioritas, sangat tidak
masuk akal,” tutup legislator Golkar itu. (rhm)
