Kominfo Bentuk Tim Evaluasi Validasi Data

MAKASSAR, BKM — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) mengumpulkan sekretaris/kepala tata usaha seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, Senin (30/9) di Ruang Data Kantor Gubernur Sulsel.
Pertemuan itu, menurut Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah untuk menginformasikan seluruh OPD terkait rencana validasi data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Sulsel.
Menurut Andi Hasdullah, validasi data tersebut untuk memaksimalkan penyelenggaraan sistem pemerinrahan sesuai petunjuk Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Untuk memaksimalkan validasi data tersebut, maka dibentuk tim evaluasi mandiri SPBE Provinsi Sulsel.
Menurut Andi Hasdullah, penilaian SPBE terkait tata kelolA teknologi informasi menjadi rutinitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dia mengemukakan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah ditandatangani gubernur, Kominfo ditugaskan sebagai koordinator terkait tata kelola dan pengembangan teknologi informasi.
Menurutnya, teknologi informasi tidak biss ditangani secara parsial dan ego sektoral. Harus dikelola secara terintegrasi dan inklusif.
Di era digital ini, menurutnya, tata kelola pemerintahan dilakukan dengan basis elektronik. Jika tidak, maka pemerintahan yang bersangkutan dicap jadul alias jaman dulu.
Setial OPD harus mengelola tupoksinya dengan sistem digitalisasi, baik dan hal administrasi maupun layanan.
“Jadi, setiap wajib mengelola pemerintahannya dengan 2 digital yaitu digital administrasi dan digitalisasi layanan. Sekarang ini sudah era 4.0, dimana dunia sudah ada dalam genggaman,” ungkapnya.
Sebagai pejabat dengan posisi sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama ex officio, berharap seluruh sekretaris OPD sebagai PPID Pembantu bisa bekerja sama untuk menyediakan informasi maupun dokumentasi dalam rangka transparansi pemerintahan.
“Tugas PPID adalah menyimpan mengelola mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing,” jelasnya.
Sehingga, tambah Hasdullah, diminta kerjasama yang maksimal kepada seluruh PPID Pembantu lingkup Pemprov Sulsel untuk menyukseskan validasi data yang dibutuhkan. (*)