Legislator Sulsel Terima Curhat Anggota DPRD Polman

MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi selatan menerima curahan hati (Curhat) dari sejumlah anggota DPRD dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Curhat anggota dewan Polman tersebut terkait penyusunan tata tertib (Tatib). DPRD Polman saat ini masih kesuhanan karena adanya kebijakan baru yang muncul. Sehingga pihaknya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulsel. Selasa (22/10).
Ketua tim pansus Tatib DPRD Polman, Agus Pranoto mengatakan kewalahanya karena ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun tahun 2018 yang menyebutkan jika pembahasan anggaran tersebut tidak lagi di komisi, tapi hanya di Badan Anggaran (Banggar).
“Penyempurnaan tatib kita butuh referensi yang menjadi perdebatan tidak ada pembahasan di komisi,” singkat Agus Pranoto.
Menanggapi hal tersebut, ketua Pansus Tatib Arum Spink menyebutkan jika pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan di komisi karena kata dia tidak mungkin Banggar bisa menyelesaikan secepat mungkin pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). “Saat ini belum ada pemeriksaan dari BPK jika itu dilarang,” katanya.
Politikus Partai Nasdem ini melanjutkan memang saat ini komisi tidak ada lagi kewenanganya untuk menentukan berapa anggaran yang disetujui oleh OPD mitra kerja mereka. Tapi RKA tersebut tetap dibahas di komisi dengan menjadikan sebuah nama Kelompok Kerja (Pokja).
“Yang kami lakukan pembahasan di komisi hanya pokja, maka badan anggaran dalam pembahasan TPAD memerikan pokja untuk membahsanya. Tidak mungkin RKA dibahas di Baggar yang begitu banyak,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar Rahma Pina menambahkan jika pengalaman saat duduk di DPRD Makassar, pihaknya tetap mengudang OPD tersebut untuk melakukan pembahasan walau nantinya yang mengeksekusi adalah Banggar.
“PP nomor 12 tahun 2018 itu tidak menyebutkabn komisi dilarang rapat dengan OPD. Ini salah satu pola rapat dengan OPD,”pungkas Rahman Pina. (rif)