MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mewarning agar sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020 bisa dipercepat. Hal ini ditegaskannya, agar semua proses lelang bisa tuntas di bulan Maret, sehingga April sudah mulai pelaksanaan pekerjaan.
NA sapaan akrab Nurdin Abdullah, tidak mau lagi Pemprov Sulsel kelabakan menangani proses tender yang terlambat di 2020 mendatang.
Ia menambahkan, tahun ini cukup banyak proyek yang gagal tender. Lambatnya pengusulan tender dari OPD jadi penyebabnya. “Kita tidak mau lagi seperti itu. Desember sudah harus masuk (diusul) ke ULP,” kata Nurdin, Selasa (5/11), kemarin.
Percepatan pengusulan proyek dilakukan untuk meminimalisir anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa selama ini dirasa masih kurang efektif dan efisien. Ia menginginkan agar pengadaan bisa lebih cepat pelaksanaannya, tepat sasaran, namun fleksibel.
“Tahu tidak, kenapa lambat? Karena kita menganggarkan yang tidak dibutuhkan. Kita ingin perencanaan betul-betul berbasis kebutuhan,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pembangunan, Haikal Hasan, menambahkan, tender proyek tahun ini memang cukup lamban. Bahkan, tak sedikit yang harus gagal lelang karena persoalan administrasi. “Memang ada sedikit keterlambatan. Ini bakal kita evaluasi karena susah dikebut sisa sebulan,” kata Haikal.
Pemprov sendiri, kata Hasan, tahun ini berencana melelang 574 paket proyek dengan nilai pagu Rp1,24 triliun. Dari nilai pagu itu, paket yang sementara direview ada 77 paket dengan pagu anggaran Rp70 miliar. Sementara, paket yang sedang dalam proses pemilihan penyedia mencapai 40 paket, atau pagu anggarannya mencapai Rp45,7 miliar.
Untuk paket yang sudah kontrak ada 289 paket dengan pagu anggaran mencapai Rp734,1 miliar.
Kata Haikal, paket yang belum diusulkan masih ada sekitar Rp100 miliar. itu terbanyak di di Dinas Bina Marga.
Utamanya untuk proyek fisik seperti pembangunan Islamic Center di kabupaten Bone dan pembangunan jembatan di kabupaten Bulukumba yang lahannya masih bersoal.
“Terbanyak itu di Bina Marga. Masih ada sekitar 30 paket yang belum masuk. Semua perencanaan untuk pembangunan fisik di 2020. Nilainya Rp30 miliar,” kata Haikal.
Secara keseluruhan, realisasi tender sudah mencapai 70 persen. Salah satu
penghambat karena pengajuan dari OPD. Juga proyek yang belum dilelang masih dalam tahap penentuan
harga perkiraan sementara atau HPS. Haikal menjelaskan sulit untuk mengebut keterlambatan tender di sisa waktu. Apalagi, untuk proses tender saja memakan waktu 45 hari kerja. “Kami sudah usulkan ke Banggar. Kita cut saja. Kami khawatir Silpa tahun ini sangat besar jika dipaksakan,” jelasnya. (rhm)
