83 Legislator Ikut Orientasi, APBD Terancam Molor

MAKASSAR, BKM–Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2020 diprediksi molor hingga waktu yang ditentukan 30 November.
Apalagi, 83 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sementara mengikuti kegiatan orientasi di Jakarta. Kegiatan orientasi akan berakhir pada 21 November pekan depan, sehingga praktis kegiatan kedewanan baru bisa efektif pada 22 hingga 29 November mendatang.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah mengajukan nota keuangan RAPBD tahun 2020 kepada DPRD. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan ditetapkan Rp10,46 triliun. Sedangkan anggaran belanja senilai Rp10,79 triliun.
Pendapatan daerah Sulsel direncanakan bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,56 triliun, pendapatan transfer Rp5,802 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp78 miliar lebih. Target pendapatan daerah di tahun 2020 meningkat 5,48 persen dari tahun sebelumnya.
Pemprov Sulsel merencanakan target belanja tidak langsung sebesar Rp7,54 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,36 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,64 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk dana belanja operasional sekolah, bantuan sosial sebesar Rp1,42 miliar, bagi hasil sebesar Rp 1,81 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan parpol sebesar Rp696 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Soal ancaman tidak rampungnya pembahasan RAPBD pokok 2020, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika, tetap optimis dapat merampungkan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2020, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD tahun 2020 paling lambat disetujui eksekutif dan legislatif pada 30 November 2019. “Insya Allah kiita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kami pimpinan masih yakin kita akan selesaikan pembahasan melalui komisi-komisi tepat waktu,” kata Andi Ina Kartika.
Legislator Partai Golkar ini mengaku tidak ingin meminta penambahan waktu ke Mendagri. DPRD akan bekerja keras siang hingga malam, bahkan siap lembur untuk memaksimalkan waktu tersisa sepekan lebih itu.
“Bisa saja (pembahasan siang hingga malam) seperti periode periode sebelumnya juga begitu,”pungkasnya. (rif)