BKKBN Sulbar Lakukan Perumusan Kebijakan Strategis

MAMUJU, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar tetap berkomitmen dalam melakukan koordinasi kependudukan dengan BKKBN kabupaten se-Sulbar. Terutama koodinasi mengenai pertumbuhan dan kelahiran penduduk.
Demikian disampaikan Kepala BKKBN Provinsi Sulbar, Andi Rita Mariani, saat menggelar jumpa pers di ruang pola kantor BKKBN Provinsi Sulbar, Jumat (29/11). Dikatakan, dalam program kependudukan itu akan dilihat dari laju kependudukan. Termasuk jumlah usia lanjut dan jumlah kelahiran. Juga dilakukan pemanfaatan data profil pada setiap program KKBPK.
”Kita akan lakukan input perumusan kebijakan starategis perencanaan dari profil 6 kabupaten yang saat ini telah dilakukan pihak BKKBN. Peran pentingnya terhadap program rumah data kependudukan di kampung KB, dan grand desain pembangunan kependudukan. Di antaranya adanya rumah data kependudukan. Dan itu akan dianalisa pada enam kabupaten di Sulawesi Barat,” katanya.
Ditambahkan, pola program kependudukan dilakukan perencanaan pada GDPK disusun dari berbagai aspek kuantitas dan kualitas penyebaran penduduk dan pembangunan keluarga penduduk. Sehingga pada setiap program yang telah dilaksanakan itu akan mampu memberikan nilai positif. Juga akan mampu memberikan dampak pada arah dan manfaatnya kepada masyarakat.
”Program GDPK tersebut telah berlangsung di sejumlah kabupaten di Sulbar. Di antaranya di Kabupaten Pasangkayu hanya satu aspek dan tiga kabupaten telah selesai di antaranya Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah, di antaranya tiga kabupaten akan dilakukan penjajakan, seperti Majene, Polman, dan Mamasa,” ungkap Andi Rita Mariani.
Dijelaskan, pola yang telah dilakukan BKKBN Provinsi Sulbar dengan pojok kependudukan telah dilakukan di sekolah. Dimana, telah dimasukkan dalam materi mata pelajaran di sekolah. Sehingga generasi muda akan mengetahuinya terhadap peran pentingnya pengetahuan tentang BKKBN.
Kepala BKKBN Provinsi Sulbar, Andi Rita Mariani, mengatakan, pihaknya menargetkan pada tahun 2020 didua kabupaten akan memacu capaian sekitar 50 persen. Sehingga profil tersebut akan jadi acuan pada pemerintah dalam mengintervensi secara mudah. Program GDPK ini akan digunakan sampai 25 tahun,” ungkapnya.
Selain itu, BKKBN juga telah melakukan lomba gerakan kesejahteraan rakyat (Kesra) kabupaten dan melibatkan peran para kader PKK kabupaten se-Sulbar yang saat ini telah dilakukan pada program lomba Gerakan Kesra kabupaten. (alaluddin)