MAKASSAR, BKM–Pengangguran di Kota Makassar ternyata berada di posisi teratas di Sulsel, yakni sebesar 10,39 persen dari total keseluruhan penduduk yang ada.
Hal tersebut diketahui dari rilis yang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman resminya soal kondisi tenaga kerja di Sulawesi Selatan per Agustus 2019.
Selain Kota Makassar, kota yang tingkat penganggurannya tinggi yakni Kota Palopo sebanyak 10, 32 persen. Sedangkan daerah yang terendah tingkat penganggurannya adalah Kepulauan Selayar dengan 1,17 persen, di urutan kedua ada Kabupaten Jeneponto 2,12 persen.
Selain itu, BPS juga mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2018 ialah 59,49 persen sementara pada tahun 2019 sebanyak 57,77 persen. Terjadi perubahan 1,72 persen.
“Tingkat pengangguran di Sulsel adalah Makassar,” Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Yos Rusdiansyah.
Menyikapi hal itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengatakan, penyebab tingginya pengangguran di Makassar akibat dari urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Urbanisasi yang tinggi membuat angka pengangguran juga tinggi. Terlebih di Makassar, daya tarik kota metro membuat banyak masyarakat luar kota datang ke Makassar.
Masyarakat yang cenderung mencari kerja pun dikatakan Iqbal datang ke Makassar. Entah masyarakat di Sulsel yang datang ke Makassar, maupun dari luar Sulsel sendiri. Itulah yang membuat tidak seiringnya bertambah jumlah masyarakat di Makassar dengan jumlah pekerja.
“Itu karena urbanisasi yang tinggi. Dua kota tertinggi itu memang terkait urbanisasi yang tinggi. Dari luar kota mencari kerja,” kata Iqbal.
Olehnya, Iqbal menambahkan, bahwa program Job Fair di Makassar akan menjadi program yang lebih diperhatikan. Pasalnya ia mengatakan, Job Fair ini bisa menyerap banyak tenaga kerja di Makassar.
“Makanya kita adakan Job Fair tiga kali dalam setahun. Itu lumayan banyak menyerap tenaga kerja. Saya kurang tahu berapa persen yang bisa diserap dalam sekali Job Fair, tapi itu bisa jadi solusi kita,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, justru menilai data Badan Pusat Statistik terkait angka pengangguran belum valid.
Kata Irwan, BPS menetapkan seseorang disebut bekerja bila melakukan pekerjaan secara rutin selama lima jam. Sehingga, kata dia, mereka yang bekerja di bidang startup seperti transportasi online belum masuk dalam pendataan BPS.
“Karena parameternya dilakukan secara internasional jadi itu (startup) belum dimasukkan. Jadi pantas banyak pengangguran di Kota Makassar,” kata Irwan.
Olehnya, Irwan pun meminta BPS untuk memasukkan pekerja startup seperti Gojek, Grab dan pekerja online yang hanya mengandalkan laptop dalam bekerja.
Selain itu, Irwan mengatakan orang yang bekerja sendiri dan tak melaporkan dirinya bahwa sudah bekerja juga tak masuk dalam pendataan BPS.
“Itulah yang menjadi persoalan BPS, bukan persoalan Disnaker ya,” ungkapnya.
Untuk itu, Irwan mengatakan, dalam bekerja pihaknya tak berburu data tetapi memastikan kondisi langsung di lapangan.(nug)
