PAREPARE, BKM — Walikota Parepare, HM Taufan Pawe menghadiri Seminar Nasional Mewujudkan Eksistensi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah oleh DPD Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Sulsel, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Sabtu (25/1).
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, kebijakan Pemprov dalam rangka pemanfaatan APBD sepenuhnya digunakan untuk kepentingan Pembangunan di daerah.
“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan di tingkat daerah sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan, RS Regional Pemprov yang dikerjasamakan dengan Pemkot Parepare dalam waktu dekat ini akan diresmikan bersama.
“Saya bersama dengan Pemkot dan stakeholder yang ada, telah berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional pertama di luar Kota Makassar nantinya, saya sangat berterima kasih kepada Pemkot yang telah berkolaborasi dalam percepatan pembangunan,”pungkas dia.
Menpan-RB RI, Cahyo Kumolo, menuturkan, jika pemerintahan hari ini bagaimana berfikir penyederhanaan birokrasi yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Tujuan kita sangat jelas dengan penyederhanaan birokrasi maka kemudian akan berdampak pada baiknya sistem pelayanan yang ada di daerah, dan itu yang kemudian diharapkan masyarakat kita,”pungkasnya.
Walikota Parepare, HM Taufan Pawe mengatakan pembangunan RS Hasri Ainun merupakan pembangunan RS Regional pertama diluar Makassar, tentu bagian dari komitmen Pemprov dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen Pemprov dalam mewujudkan RS regional pertama diluar Makassar. Iini tentu bagian dari pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tator tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini kedepannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa daerah di Sulsel,” tandas Taufan. (mup/C).
