MAKASSAR, BKM–Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, kembali mempertegas dan menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan proyek fisik.
Penegasan itu disampaikan NA sapaan akrab gubernur, karena melihat sejumlah proyek fisik yang belum berjalan hingga memasuki triwulan pertama di tahun 2020.
Bahkan berdasarkan data LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik atau layanan pengelolaan teknologi informasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, belum ada pekerjaan konstruksi yang masuk tender.
Kepala Dinas PUPR, Rudi Djamaluddin, mengatakan, secara progres untuk tahun 2020 ini belum ada sama sekali. Saat ini proyek-proyek fisik tersebut sebagian besar telah didorong ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk persiapan pelelangan.
Dijelaskannya lagi, untuk bisa tampil dalam pelelangan harus melalui proses review terlebih dahulu oleh inspektorat.
“Kalau ditanya progres fisik yah belum. Dan inshaallah akan segera dilaksanakan, ini sudah diffollow up sudah ada yang mau kontrak,” kata Rudy, Rabu (12/2)
Ia menambahkan, proses review tersebut membutuhkan waktu yang lama agar kerja-kerja dari pihak terkait bisa berjalan secara profesional. Ini-pun guna menghindari adanya kendala-kendala pada saat berjalannya proyek.
“Secara teknis saya tidak hapal berapa yang sudah masuk di ULP. Kita dorong ULP untuk berhati-hati agar tidak menyalahi aturan,” jelasnya.
Rudy juga tidak memaparkan program prioritasnya satu persatu. Namun, ia mengakui, masih berkutat dengan program-program lama gubernur, misalnya penuntasan jalan yang ada di daerah terisolir, jalan-jalan rusak yang di pelosok.
“Kita masih fokus di program-program gubernur, seperti Seko masih dilanjutkan, jalan-jalan yang sifatnya tanah kita prioritaskan dengan tetap memperhatikan konservasi jalan, serta jalan-jalan yang apabila diperlebar akan memberi impact bagus,” tuturnya.
Diketahui, beberapa proyek pembangunan di tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang mangkrak, misalnya masjid 99 kubah, Stadion Barombong. Beberapa bendungan yang direncanakan juga masih terkendala pembebasan lahan, begitupun dengan rest area dan rumah sakit regional yang dicanangkan Nurdin belum terlaksana hingga kini.
Sebelumnya, Rudy mengatakan, untuk proyek pembangunan rest area kembali dilanjutkan pada tahun ini. Meski sebelumnya anggaran untuk rest area di Kabupaten Jeneponto dan Sidrap dikembalikan ke pusat lantaran OPD terkait tidak mengerjakan proyek tersebut.
“Jeneponto dan Sidrap itu sudah oke, karena ini kan ada tahapan, istilahnya kita bangun tahap satu dan dua. Yang prioritas jauh lebih besar dibanding anggaran APBD yang ada,” jelasnya.
Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini, jelas Rudy, sebesar Rp12 miliar untuk tanap pertama. Sementara total keseluruhan untuk satu rest area ialah Rp32 miliar.
Rudi mengakui adanya keterlambatan pada proyek-proyek rest area ini. Dimana rencana rest area ini akan dibangun sebanyak 10 bangunan.(nug)
