Kopel Nilai Nasdem Tak Serius

MAKASSAR, BKM–Komite Pemantau Legsilatif (Kopel) Indonesia mengritik elit partai Nasdem, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang tidak serius menuntaskan persoalan yang melibatkan anggota DPRD Sulsel Andi Akbar Singke yang secara terbuka telah mengundurkan diri dari parlemen, namun masih beraktifitas sebagai wakil raskyat.
Hal tersebut dilontarkan Direktur Kinerja Advokasi dan Keuangan Daerah Kopel Indonesia, Anwar Razak, Rabu (6/1). Menurut Anwar, seharusnya elit Nasdem serius menindaklanjuti surat pengunduran diri Akbar Singke jauh sebelumnya. Apalagi penyertaan mundur yang ditindaklanjuti surat pengunduran diri puang Cambang-panggilan akrab Akbar Singke sejak Oktober 2015 lalu.
“Kita patut mencurigai partainya tidak serius. Seharusnya hal itu tidka menjadi alasan,”ujar Anwar. Terkait empat bulan Akbar Singke tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Anwar mengungkapkan bila hal tersebut lain soal. “Kalau empat bulan mengabaikan tugas, maka Badan Kehormatan (BK) yang seharusnya memproses. Untuk itu, selama belum ada pergantian antara waktu (PAW), maka dia (Akbar,red) masih berhak beraktifitas dan menerima hak sebagai anggota dewan,”jelasnya.
Anggota fraksi Nasdem DPRD Sulsel yang juga anggota BK DPRD Sulsel, Muslim Salam mengaku tidak dapat memberikan sanksi kepada Akbar. “Kami tak bisa melakukan penindakan, lantaran apa yang dialami pak Akbar Siangke bukan pelanggaran kode etik. Apalagi sudah ada surat pengunduran diri dan surat pemberhentian dari DPP,”jelas Muslim.
Sekedar diketahui Andi Akbar Singke merupakan legislator Nasdem asal daerah pemilihan VIII meliputi kabupaten Soppeng dan Wajo menyatakan mundur lantaran tidak setuju partainya mengusung pasangan calon Lutfi Halide-Zulkarnaen Soetomo (LHD Azas) di Pemilukada Soppeng 9 Desember lalu.
Selama empat bulan terakhir, Akbar Singke sedikitnya absen dalam belasan kali rapat di DPRD Sulsel serta empat paripurna. Pada Selasa (5/1) Akbar Singke menghadiri rapat pansus pengarus utamaan gender, dan pada Rabu (6/1) Akbar yang masih tercatat sebagai anggota Komisi C DPRD sulsel kembali hadir. (rif)