Pasar Sanrobone tidak Difungsikan

TAKALAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar melalui komisi II menghearing Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Takalar beserta jajarannya setelah DPRD Takalar banyak menerima pengaduan masyarakat dari Kecamatan Sanrobone terkait tidak difungsikannya pasar Sanrobone.
Hearing ditempuh Komisi II selaku mitra kerja dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, selain untuk menyibak penyebab tidak difungsikannya Pasar Sanrobone yang terletak di Desa Sanrobone, hearing juga dilaksanakan terkait sistem pengelolaan pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
”Hearing sekaligus rapat kerja dengan dinas terkait dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat perihal tidak difungsikannya Pasar Sanrobone. Dan itu sangat disayangkan,” kata H Indar Jaya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Takalar, Kamis (12/3).
Dalam hearing yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) terkuak sejumlah penyebab tidak difungsikannya Pasar Sanrobone. Di antaranya tingginya harga sewa lods dan adanya sejumlah oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mempersewakan lods pasar tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Takalar, H Muchtar Maluddin, mengatakan, untuk memanfaatkan kembali keberadaan Pasar Sanrobone, pihaknya (Komisi II) meminta dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan untuk menata ulang struktur Pasar Sanrobone.
”Struktur Pasar Sanrobone harus ditata ulang. Termasuk harga sewa lods harus diturunkan dan kita berharap semua pasar yang beroperasi untuk meningkatkan PAD,” tandas legislator Golkar ini. (ira/mir/c)