MAKASSAR, BKM — Pihak pelaksana pengerjaan jalan tol layang AP Petta Rani berusaha menggenjot penyelesaian proyek tersebut. Hanya saja, pengerjaannya bisa terhambat dan terancam molor karena komponen yang digunakan untuk tol layang berasal dari China dan Italia.
Memang diketahui, China dan Italia merupakan negara yang paling tinggi korban dan penderita virus corona atau covid-19.
Menurut Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), Anwar Toha, posisi pekerjaan tol layang sudah hampir mencapai 70 persen.
Namun, katanya, ada kendala cukup pelik yang dihadapi pelaksana saat ini.Pasalnya, sebagian besar komponen yang digunakan dalam pembangunan jalan tol layang di impor dari China dan Italia.
“Dua negara inikan yang paling tinggi kasus virus corona. Sebagian besar komponen yang berasal dari sana, nah ini yang bikin terhambat,” kata Anwar, Senin (16/3).
Ia menuturkan, bisa saja pengiriman selanjutnya akan terhambat. Apalagi jika pemerintah betul-betul memberlakukan lockdown atau karantina sejumlah negara.
“Kita baru mau konfirmasi ke pengirim. Tapi semoga saja tidak karena pasti banyak proyek yang akan molor kalau sistemnya begitu,” tambahnya.
Sejauh ini, Anwar masih optimis bisa selesai tepat waktu.”Perencanaan yang ditujukan oleh kontraktor harus selesai 31 Juli 2020. Masih ada waktu kurang lebih 120 hari,” tambahnya.
Selain itu, musim hujan yang melanda Kota Makassar akhir-akhir ini juga jadi penyebab terhambatnya pembangunan. Beberapa peralatan tak bisa digunakan saat hujan deras. “LG yang mengangkat box tidak bisa berjalan kalau lagi hujan deras. Jadi biasa kita siasati. Ada pekerjaan yang bisa jalan saat hujan ada juga yang tidak. Kondisi alam juga tak boleh dilawan,” bebernya.
Ia berharap pengerjaan proyek jalan tol layang ini bisa selesai hingga akhir Juli. “Kita juga tekankan kalau bisa sudah ada sebagian dipakai saat lebaran nanti. Setidaknya arah ke Petta Rani dari tol sampai depan kantor PU itu bisa rampung,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat. (rhm)
