Serapan OPD tak Berjalan

PENYERAPAN anggaran di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar tidak berjalan atau nihil. Ini tergambar jelas setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) triwulan I tahun 2020.
Dewan menilai, tidak berjalannya serapan anggaran tentu berdampak langsung ke masyarakat karena program pemerintah jadi tersendat. Apalagi program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara.
Abdi mengatakan, OPD yang bermitra dengan komisinya tak satupun bisa menyerap anggaran dengan baik bahkan serapannya tidak mencapai angka lima persen. Penyerapan anggaran di pos-pos belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi, seharusnya bisa dimaksimalkan pada tiap kuartal.
“Seharusnya di triwulan pertama ini serapan OPD ini diatas 10-20 persen. Namun kita juga tidak tutup mata, kenapa bisa seperti itu karena wabah covid-19. Kita sebagai anggota DPRD tentunya khawatir dengan serapan anggaran yang seperti ini. Karena berdampak pada kinerja dan pelayanan ke publik,” ungkapnya saat Monev di gedung DPRD Makassar, Rabu (6/5).
Olehnya itu, ia merekomendasikan agar segera dilakukan relokasi dan refocusing (R2) anggaran di tiap SKPD utamanya di Bappeda, dinas PU, dinas perumahan dan dinas penataan ruang yang dinilai sangat rendah serapan anggarannya. Sehingga dewan akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realokasi dan refocusing tersebut.
Abdi juga ingin memastikan tidak ada refocusing pada anggaran yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau sudah seperti ini maka yang perlu dilakukan OPD adalah pemotongan anaggaran. Setidaknya 50 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, bisa tepat sasaran dan bisa tetap dikerjakan di triwulan selanjutnya,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, juga membeberkan bahwa serapan yang kini minim perlu dilakukan percepatan, utamanya program yang bersentuhan dengan kebutuhan publik yang mendesak seperti perbaikan jalan, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.(ita)