MAMUJU, BKM — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar bersama Wakil Ketua Komisi II, Hatta Kainang SH, melakukan pertemuan dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulbar, Disbun Kabupaten Pasangkayu, Disbun Kabupaten Mamuju, dan Disbun Kabupaten Mamuju Tengah serta pihak perusahaan sawit yang ada di wilayah Provinsi Sulbar, yaitu PT Unggul Lestari dan PT Astra Grup masing-masing PT Mamoang, PT Trinity, PT Global, serta PT Wahana, di gedung DPRD Provinsi Sulbar, Selasa (16/6).
Pertemuan ini digelar menyikapi keluhan petani sawit soal harga sawit yang diterapkan pihak perusahaan sawit yang ada di Sulbar. Dimana dinilai kurang maksimal dalam penentuan dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit.
”Sehingga masyarakat petani sawit yang ada di Sulbar bisa merasakan harga yang dapat mensejahterakan masyarakat petani sawit ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sulkri umar.
Sukri umar mendesak bagi semua perusahaan sawit baik yang memiliki kebun dan pabrik di wilayah Sulbar, ada ketransparanan dalam menentukan harga ke petani. Sehingga bisa ada kesamaan harga pembelian yang ada di provinsi lainnya, baik di Kalimantan maupun Sumatera.
”Apa masalahnya sehingga harga yang diterapkan di Sulbar berbeda dengan harga yang ditetapkan di provinsi lainnya,” tegas Sukri Umar selaku Ketua Pansus Sawit DPRD Sulbar.
Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Usman Suhuria dan beberapa anggota DPRD Sulbar, yaitu Drs H Itol Syaiful Tonra MM, Bonggalangi, dan Hatta Kainang. Sedangkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masing-masing Kepala Disbun Sulbar, Ir Waris, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Drs Khaeruddin Anas, kepala Disbun Mamuju, kepala Disbun Pasangkayu, dan kepala Disbun Mamuju Tengah.
Hatta Kainang SH, menjelaskan, perlunya pihak perusahaan sawit baik yang memiliki kebun juga pabrik maka ini diharapkan perannya dalam menentukan harga ke petani sawit yang ada di wilayah Sulbar, tidak terkesan merugikan masyarakat petani.
”Kita pertanyakan, apa bedanya harga yang diterapkan di provinsi lainnya. Kenapa harganya beda dengan diterapkan di wilayah Sulbar. Semestinya perlu ada ketransparansi dalam menentukan terhadap pembelian tandan buah segar buah sawit di Sulbar,” papar Hatta Kainang.
Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Partai PDIP Sulbar, H Itol Syaiful Tonra, mengharapkan agar permasalahan yang dialami masyarakat petani sawit yang ada di Sulbar, perlunya ada penentuan harga sesuai harapan masyarakat yang bisa disetarakan dengan harga yang ada di provinsi lainnya. Sehingga masyarakat petani sawit di Sulbar akan lebih meningkat taraf hidupnya.
”Jadi masyarakat petani sawit yang ada di Provinsi Sulbar ini mengharapkan bisa merasakan harga tandan buah segar sawit harga sama dengan yang berlaku di provinsi lain. Atau paling tidak harganya mendekati. Kami berharap perusahaan sawit yang ada di Sulbar ini bisa memberikan perubahan kepada masyarakat petani sawit di Sulbar,” ujar H Itol Syaiful Tonra.
Anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Majene, mengharapkan peran OPD terkait yang ada di Provinsi Sulbar seperti Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar agar bisa mengambil langkah dalam melakukan perbaikan sistem tatanan pada penetapan harga tandan buah segar sawit petani.
”Penetapan harga buah tandan segar sawit di Sulbar akan mampu memberikan keperpihakan kepada masyarakat petani sawit. Minimal mampu mengikuti pada harga yang ada di provinsi lainnya, seperti Kalimantan dan Sumatera,” ungkap Drs H Itol Syaiful Tonra MM.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Usman Suhuria mengharapkan kepada Posko permasalahan yang dihadapi masyarakat petani sawit yang ada di Sulbar ini, supaya permasalahan dan keluhan harga tandan buah segar buah sawit di Sulbar, bisa disetarakan dengan harga yang diberlakukan pada provinsi lainnya, baik yang ada di Kalimantan dan Sumatera.
”Inilah yang kita harapkan bisa diterapkan juga di Sulbar soal harga tersebut,” papar Usman Suhuria. (alaluddin)
RAPAT — Anggota DPRD Provinsi Sulbar, H Itol Syaful Tonra dan Bonggalangi, saat mengikuti rapat dengan pihak OPD terkait dan perusahaan sawit di Sulbar.
OPD DAN PERUSAHAAN SAWIT — Para pimpinan OPD terkait dan perusahaan kelapa sawit yang ada Sulbar saat mengikuti rapat dengan Komisi II DPRD Sulbar dalam membahas harga TBS buah sawit, di gedung DPRD Sulbar.
Berita Terkait:
