MAMUJU, BKM — Anggota DPRD Provinsi Sulbar melalui Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Balai Sungai Wilayah III Palu, Jumat (19/6). Komisi III DPRD Sulbar yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Ir A Muslim Fattah selaku wakil ketua komisi, Rayu SE selaku ketua komisi serta anggota lainnya, H Kalma Katta, Yusri Nur, Syarifuddin SH, Jusetbudi Bombang, A Muhammad Qisyari AMD, Arif Dg Mattemu, dan H Damris.
Rombongan Komisi III DPRD Sulbar turut didampingi Asisten I Pemprov Sulbar, Drs Muh Natsir, dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Sulbar, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar terkait lainnya dalam melakukan koordinasi di Balai Sungai Wilayah III Palu.
Rombongan Komisi III DPRD Sulbar diterima Kepala Balai Sungai Tiga Palu, Feriyanto Pawenrusi ST. MT bersama stafnya. Pihak Balai Sungai Wilayah III Palu menyampaikan program kegiatan penanganan sungai yang ada di Sulbar untuk tahun 2020 terkendala masalah dana. Dimana, dana yang ada telah dipangkas atau terkena recofusing. Sehingga program untuk penanganan masalah sungai di wilayah Sulbar, akhirnya tertunda programnya.
Feriyanto Pawenrusi berjanji, untuk tahun anggaran 2021 mendatang, pihaknya akan memasukkan anggaran penanganan aliran sungai di wilayah Provinsi Sulbar ke dalam skala prioritas.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulbar memohon kepada pihak Balai Sungai Wilayah III Palu agar dapat memberi dukungan dan memediasi ke pihak pusat. Sehingga persoalan penanganan masalah perbaikan pada sistem penanganan sungai di wilayah Sulbar akan tertangani dengan cepat dan menjadi program skala prioritas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulbar, A Muslim Fattah dalam penjelasanya kepada kepala Balai Sungai Wilayah III Palu, untuk penanganan masalah kegiatan yang telah direncanakan ditahun 2020, seharusnya sudah dilaksanakan pada program penanganannya di wilayah Sulbar. Namun itu harus tertunda akibat adanya permasalahan Covid-19. Dimana anggaran mengalami pemangkasan atau recofusing.
”Untuk itu, saya berharap kepada pihal Balai Sungai Wilayah III Palu agar penanganan masalah sungai di Provinsi Sulbar yang sudah diprogramkan untuk tahun 2020 tetapi karena adanya kendala pemangkasan anggaran sehingga program itu tidak berjalan, bisa menjadi program prioritas untuk tahun anggaran 2021,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Harapan agar program penanganan aliran sungai di Sulbar yang tidak berjalan ditahun 2020 bisa menjadi skala ditahun 2021 juga disampaikan Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir. Menurut Muh Natsir, adanya recofusing anggaran pada anggaran yang melekat di Balai Sungai Wilayah Tiga Palu, menjadi penyebab tidak dilaksanakannya program penanganan aliran sungai di Provinsi Sulbar.
”Kami berharap agar penanganan aliran sungai di Sulbar yang sudah diprogramkan ditahun 2020 namun tidak terlaksana karena anggaran yang ada telah ada direcofusing, menjadi program prioritas ditahun 2021. Karena permasalahan sungai yang ada di Provinsi Sulbar perlu ditangani dengan baik. Karena dampaknya kepada masyarakat saat musim hujan, cukup besar. Karena masyarakat akan terancam musibah banjir,” ujar Muh Natsir, Asisten I Pemprov Sulbar saat mendampingi Komisi III DPRD Sulbar melakukan kunjungam kerja ke Balai Sungai Wilayah Tiga Palu. (alaluddin)
DIALOG — Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Rayu, Wakil Ketua Komisi III, A Muslim Fattah, dan Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir sedang berdialog dengan Kepala Balai Sungai Wilayah III Palu, Feriyanto Pawenrusi.
DITERIMA — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulbar, Rayu bersama anggota Komisi III dan OPD terkait Pemprov Sulbar ketika diterima Kepala Balai Sungai Wilayah III Palu, di Palu.
Berita Terkait:
