MAKASSAR, BKM– Sedih sekali melihat ribuan tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang hingga kini masih menggantung.
Perasaan dihantui tak bernasib baik terlihat persis di wajah mereka. Apalagi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPan-RB) mengeluarkan kebijakan yang membatalkan pengangkatan honorer K2 di tahun ini.
Melihat persoalan itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan siap memperjuangkan nasib mereka.
“Kamis ini (28/1), kami dari legislator Makassar akan bertemu dengan Komisi 2 DPR RI untuk memperjuangan kan honorer K2. Kasihan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi, sementara pemerintah tidak menjamin mereka,” tegas Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, Senin (25/1).
Wahab Tahir juga berharap honorer K2 dapat menyempatkan waktunya datang ke DPRD Kota Makassar untuk menyampaikan kegelisahan mereka ke Komisi A.
“Kita harap ada perwakilan dari mereka datang ke dewan untuk menyampaikan kegelisahan mereka,” harapnya.
Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Abdi Asmara memuji langkah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer.”Langkah yang diambil pak wali kota sangat tepat dan cepat untuk memperjuangkan nasib honorer K2. Memang kita harus bersama-sama memperjuangkan masalah seperti ini ke pemerintah pusat,” tegas Abdi.
Apalagi, lanjut legislator Fraksi Demokrat ini, honorer K2 sudah cukup sabar menunggu. Apalagi, honorer K2 juga memiliki peluang memengang jabatan kelak, karena pengalaman dan sumber daya manusia mereka.”Honorer K2 sudah cukup sabar dan menunggu itu, apalagi mereka sudah berpengalaman. Olehnya, nasib mereka harus diperjuangkan tidak boleh tidak,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai jika keputusn pemerintah pusat yang membatalkan pengangkatan honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak melihat sudut pandang kondisi daerah. Dan yang pasti akan menyulitkan daerah.
Menurut Danny sapaan akrabnya, khusus di Pemkot Makassar, ada sekitar 300 PNS pensiun setiap tahunnya. Olehnya itu, keputusan KemenPan-RB dinilai sangat tidak bijak, sebab honorer K2 dinilai layak mengganti PNS yang pensiun.”Kami tetap akan memperjuangkan mereka,” katanya.
Hal senada diutarakan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang berjanji akan memperjuangkan adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur honorer K2 ke pusat.
Dalam waktu dekat, Syahrul akan melobi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membicarakan persoalan itu.
“Saya akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,” ungkapnya.
Syahrul berharap pusat memberikan kebijakan lain karena akan banyak PNS yang pensiun. Otomatis Pemprov Sulsel butuh pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada.
Orang nomor satu di Sulsel itu khawatir jika pembatalan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS bisa menghambat kinerja pemerintahan.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) mengeluarkan kebijakan, jika pengangkatan honorer K2 di tahun 2016 dibatalkan.
Kebijakan itu tentu saja menuai protes dari berbagai pihak utamanya honorer K2 dari berbagai daerah. Termasuk di lingkup Pemprov Sulsel.
Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB itu membuat Pemprov Sulsel tidak berkutik dan terkesan pasrah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, M Tamzil mengatakan, jika itu memang sudah menjadi kewenangan dan keputusan pemerintah pusat, pihaknya harus ikut.
Tamzil mengaku siap menjalankan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Terkait kebijakan itu, kami masih menunggu karena persuratannya belum ada,” kata Tamzil di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Lebih jauh dikemukakan, sebenarnya informasi terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS masih simpang siur. Pihaknya masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dia meminta semua pihak menunggu kejelasan informasi dan tidak menelan mentah-mentah jika ada informasi yang beredar di media sosial (medsos).
Kebijakan pusat membatalkan pengangkatan tenaga honorer K2 bertentangan dengan keinginan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang selalu berusaha mengakomodir pengangkatan honorer K2.
Dalam beberapa kesempatan, dia mengatakan banyak honorer K2 yang kinerjanya lebih baik dibanding PNS. Mereka lebih paham tugas-tugas yang diberikan.
Berdasarkan data dari BKD Sulsel, jumlah tenaga honorer K2 lingkup Pemprov Sulsel yang sudah diusulkan ke Kemenpan RB untuk diangkat sebagai PNS sebanyak 851 orang. Pada tahun 2013, sebanyak 359 tenaga honorer sudah diangkat menjadi PNS. Terpisah, Sekretaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengaku kecewa dan bingung atas kebijakan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(MenPAN-RB).
Padahal, menurut Ibe sapaan akrabnya, sejak tahun 2015 lalu, Pemkot Makassar telah berjanji keseluruh tenaga honorer K2 untuk diusulkan diangkat menjadi CPNS di tahun 2016 ini.(ita-rhm/b)
