Millenial Ikut Serta Mengawasi Penegakkan Hukum

MAKASSAR, BKM–Mengajak keterlibatan mahasiswa dan millenial dalam penegakan hukum PKPU 13 Tahun 2020 dalam penyelenggaran pemilihan wali kota (pilwali) Makassar yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bosowa (Unibos) Makassar di Jalan Racing Center Makassar, Roger Cafe, Senin (5/10).
Ketua BEM Unibos Makassar, Reski Sudirman mengatakan kegiatan dialog publik dengan tema ‘Relevansi Millenial dan Penegakan Hukum PKPU 13 Tahun 2020 antara pesta demokrasi dan penanganan Covid-19’ lebih menekankan bahwa millenial bisa mengambil peran dalam mengawasi pilwali dalam penegakan protokol kesehatan.
“Kami laksanakan kegiatan ini karena kami mementingkan bagaimana dalam Pilkada tahun ini penegakan hukum PKPU 13 tahun 2020 terlaksana dan perkumpulan banyak orang dalam pelaksanaan Pilkada tidak dilanggar. Semoga pelanggaran penanganan covid-19 dan pilkada tidak menimbulkan konflik pada pelaksanaan Pilkada,” ungkapnya.
Terlebih lagi menurutnya keterlibatan millenil seharusnya bisa mampu menjadikan pilwali dilaksanakan secara online sehingga tiada lagi pelanggaran dalam protokol kesehatan. Sehingga peran milenial sangat berperan penting dalam sukseskan pilwlai ini, tanpa bersentuhan dan berkumpul masa terlalu banyak.
“Gerakan nyata BEM FISIP Universitas Bosowa dalam relevansi milenial dan penegakan hukum PKPU 13 ini menggodok beberapa kegiatan webinar juga dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuan yang sama dimana mampu mewujudkan Pilkada damai tanpa harus pelanggar protokol kesehatan. Kami mengundang teman-teman dari beberapa kampus seperti Unifa, UMI, Unhas dan selebihnya kami mengundang lewat diskusi Daring,” jelasnya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari. Nursari mengapresiasi kegiatan milenial dalam mengawasi penegakan hukum soal pilwali dan penanganan Covid-19. “Karena ini juga membantu kami mensosialisasikan terhadap protokol kesehatan yang pada dasarnya PKPU 13 tahun 2020 ini adalah perspektifnya adalah protokol kesehatan sehingga kami sangat mengapresiasi kegiatan para milenial penggagas dialog seperti ini,” jelasnya.
Menurutnya, Bawaslu tengah mengawasi pelaksanaan Pilwali. Dimana fokus pada penegakam protokol kesehatan. “Sehingga semua komponen sudah harus mendiskusikan penerapan protokol kesehatan dalam investasi pemilihan walikota Makassar. Yang menarik lagi adalah terkait protokol kesehatan yang sudah dijadikan salah satu prinsip protokol kesehatan tidak ada alasan bagi seluruh penyelenggara pemilihan untuk patuh pada penerapan protokol kesehatan,” bebernya.
Keterlibatan millenial adalah sebuah tantangan tersendiri pelaksanaan pemilihan serentak ini dalam mengawasi pelanggaran yang sifatnya elektoral di sisi lain juga kewajiban untuk mengawal dan mengawasi penerapan di luar dari elektoral itu yaitu protokol kesehatan.
“Karena pada dasarnya PKPU 13 tahun 2020 ini adalah ketika Bawaslu melakukan koordinasi dengan aparat setempat seperti TNI polisi dan Satgas kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan pasti kami langsung bubarkan,”tuturnya. (ita/rif)