Honorer Tuntut Janji Tafadhal

WATAMPONE, BKM — Sejumlah guru honorer, Kamis (11/2) kemarin mendatangi kantor Bupati Bone. Para guru menagih janji kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fahsar-Ambo Dalle (Tafadhal) yang akan mensejahtrakan tenaga honorer.
”Dulu janji paket Tafaddal waktu kampanye, kita mau disejahterakan. Tapi nyatanya justru semakin susah. Dulu di era Idris Galigo kami terima 90 ribu per bulan. Sekarang tidak ada lagi. Jangankan sertifikasi, yang 90 ribu saja tidak ada“ ujar Andi Arpinas, Koordinator IHKB sesaat usai bertemu Wabup H Ambo Dalle, Kamis (11/2) siang.
Menurut Arpinas, dulu honorer masih dihargai pengabdiannya dengan Rp 90 ribu perbulan. Tapi itu berakhir tahun 2013 saat pemerintahan paket Tafaddal dilantik.
“Sebenarnya Rp 100 ribu, tapi dipotong lagi 10 ribu. Jadi yang kita terima masa itu, hanya Rp 90 ribu. Juga dana sertifikasi. Jadi meski honor ketika itu, kita masih bisa hidup,” keluh Arpinas.
Data dari Ikatan Honor Kabupaten Bone (IHKB) menurut Arpinas, guru honor mencapai 7.000 an orang. Termasuk didalamnya yang sudah terdata kategori dua yang jumlahnya. Sebanyak 1.432 orang
Rustam salah seorang guru yang juga berstatus honorer di SMA Satu salomekko menambahkan jika yang mau dituntut dan sementara diperjuangkan adalah gaji 90 ribu perbulan juga SK yang di tanda tangani Bupati Bone.
“Selain sertifikasi, kita juga siap menerima biar 90 ribu perbulan yang penting ada SK,”ujar Rustam.
Untuk menutupi biaya hidup sehari-hari para guru honorer ini, diakui Rustam diambil dari dana BOS dengan hitungan 2.000 rupiah per satu jam mengajar.
Usai bertemu dengan Wabup, rombongan perwakilan IHKB tak lagi bersemangat saat di wawancarai wartwan. ”Kita hanya disuruh bersabar. Hanya sabarnya sampai kapan. Jadi untuk kesejahtraan kami, sepertinya belum ada kejelasan. Begitupun dengan harapan kami yang butuk SK Bupati. Karena sampai saat ini sejak dihentikannya, kami semua tidak lagi mendapatkan SK. Jadi betul betul kita ini bekerja mengabdi. Padahal 80 persen operator komputer di sekolah sekolah, dikerjakan oleh tenaga honorer.
Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle MM yang di konfirmasi BKM mengaku dirinya akan menyampaikan kepada Bupati terkait keluhan para guru honor.
”Soal kesejahtraan guru honor memang pernah ada. Tapi dihentikan. Masalah ini akan saya sampaikan ke Bupati Bone sebagai bahan masukan untuk dibahas,” jelas Wabup.Selain itu, persoalan kategori dua yang belum terangkat sampai hari ini menurut mantan Ketua DPRD Bone ini, Pemkab tidak berani mengambil keputusan sebelum PP dikeluarkan.
“Kalau soal kategori dua, itu harus ada PP barunya. Karena PP yang lama sudah tidak berlaku lagi,” tukas Ambo Dalle. (amr/C)