Demokrat Minta Pemerintah tak Lakukan Standar Ganda

MAKASSAR, BKM–Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulsel Selle KS Dalle berharap pemerintah konsisten dan tidak menggunakan standar ganda. “Mudah-mudahan saja sikap pemerintah konsisten dan tidak memakai standar ganda dalam menyikapi pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara.
“Jika sikap pemerintah tidak standard ganda, maka berarti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak akan tergoyahkan”ujar Selle, Minggu (6/3).
Menurut Selle, bila SK pengesahan kepemimpinan AHY sebagai ketum DPP Partai Demokrat oleh Kemenkumham yang sudah disahkan sejak April 2020 tidak akan diutak-atik. Jadi sekarang ini, memang kata kunci sesungguhnya ada pada pemerintah. Aturan main Partai Demokrat yang tertuang dalam AD/ART pun sudah disahkan dan mengikat secara hukum dan politik sepanjang belum dicabut oleh Kemenkumham.
“Masalah yang terjadi di Demokrat jauh berbeda dengan yg pernah menimpa partai politik sebelumnya, semisal Golkar, PPP dan lainnya”jelas Selle yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini.
Sebelumnya, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah meminta aparat pemerintah untuk tegas dan tidak membiarkan pelaksanaan KLB berlangsung.
Namun kali ini ditanggapi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam, Prof Mahfud MD dengan sikap “Enggan untuk meminta aparat keamanan bertindak dengan alasan masalah internal Partai Demokrat, pemerintah tidak kut campur”. jelas Mahfud MD.
Terpisah, Ketua Partai Demokrat Tana Toraja Satria Ganda Mangiri menegaskan bila KLB di Deliserdang, tidak sah sebab belum memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam AD dan ART Partai Demokrat.
KLB di Sumut abal-abal terkesan dipaksakan sebab terlaksana tanpa seijin dan permintaan Majelis Tinggi Partai, atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menyetujui.
Hingga sekarang AHY masih ketua Partai Demokrat sah hasil Kongres V Pimpinan Daerah (PD) 2020 lalu.
Satria pun tegaskan tetap setia kepada Ketua Umum, AHY. Apalagi sejumlah pengurus Partai Demokrat di daerah menolak dan menyebutnya sebagai KLB abal-abal.
“Sebagai kader militan Partai Demokrat menolak, kami menilai KLB Sumut tidak sah karena bertentangan AD/ART Partai Demokrat, apalagi tidak dihadiri satupun pengurus DPD maupun DPC, urai Satria.
Hal berbeda dilakukan Ketua DPC Demokrat Barru dan Pangkep. Kedua ketua DPC tersebut dilaporkan ikut KLB.
Hanya saja, Ketua DPC Demokrat Barru Andi Haeruddin yang dihubungi, Minggu(7/3) tidak berhasil dikonfirmasi.
Demikian pula ketua DPC Demokrat Pangkep, Andi Muhammad Ridha juga tidak berhasil dikonfirmasi.
Keduanya pernah tercatat sebagai wakil rakyat, namun pada pileg April 2019, keduanya gagal melenggang ke parlemen. ( (gus-udi/rif/c)