MAKASSAR, BKM — Pendataan keluarga (PK) tahun 2021 segera dimulai. Berlangsung dari 1 April hingga 31 Mei. Pelaksanaannya secara serentak. Termasuk di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik selama lima tahun sekali sejak tahun 2015. Sebelumnya, pendataan keluarga dilaksanakan setiap tahunnya. Tahun 2020 lalu seharusnya digelar. Namun karena pandemi, pelaksanaannya baru tahun ini.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel Hj Andi Ritamariani menjelaskan hal itu dalam keterangan persnya, Selasa (30/3). Menurutnya, selain data mikro, data kependudukan yang dihasilkan PK 2021 akan memberikan informasi keluarga secara lengkap.
Termasuk informasi sensitif, seperti data penghasilan rumah tangga. Informasi jenis pekerjaan secara mendetail dapat tersaji untuk menjadi bahan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam pembangunan daerah.
”Ada 51 indikator dalam pendataan keluarga ini, sehingga kaya dengan informasi. Jadi instansi terkait bisa memanfaatkannya,” ujar Andi Rita yang didampingi Kabid Adpin Ihsan.
Disebutkan Andi Rita, PK 2021 akan mendata seluruh keluarga Indonesia yang jumlahnya 66.828.571 kepala keluarga (KK). Khusus Sulsel, target pendataan sebanyak 2.340.658 KK, tersebar di 24 kabupaten/kota. Potret masing-masing keluarga akan ditampilkan.
Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan PK 2021, sejak November 2020 BKKBN Sulsel telah melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya menggelar training of trainer (ToT), merapikan data wilayah untuk estimasi jumlah keluarga di Sulsel, hingga uji coba PK secara nasional.
Di Sulsel ada sebanyak 17.723 kader pendata yang akan dilibatkan. Menggunakan metode sensus melalu proses pengumpulan dan pengolahan data dengan memakai formulir serta aplikasi di smartphone yang diinput langsung olah kader. Untuk formulir, penggunannya di wilayah terpencil yang sulit atau sama sekali belum terjangkau jaringan internet.
”Untuk pelaksanaan pendataan dilakukan dengan mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata, di bawah koordinasi penyuluh keluarga berencana dan perangkat desa/kelurahan setempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan covid-19,” terangnya.
Sebagai langkah pencegahan covid-19, lanjut Andi Rita, BKKBN telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Juga memberikan pelatihan kepada manajer pengelola, manajer data dan supervisor, serta kader pendata yang akan turun mendata keluarga.
Melalui sinergitas lintas sektor, diharapkan pelaksanaan pendataan keluarga tahun ini dapat berjalan lancar. Sehingga hasil PK 2021 akan mendatar gambaran data keluarga yang akurat, valid, akuntabel by name by address, yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan keluarga yang berkualitas. (*/rus)
