Mutasi Besar-besaran di Kalangan Kepsek

MAKASSAR, BKM — Bukan hanya pejabat eselon II, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga akan melakukan mutasi besar-besaran di lingkup pendidikan. Kepala sekolah hingga guru, mulai dari tingkat SD hingga SMP menjadi target.
Danny mengatakan, banyak laporan yang masuk terkait ulah oknum guru dan kepala sekolah yang dinilai sudah merugikan dunia pendidikan. “Saya akan segera bersihkan yang ‘nakal-nakal.’ Ini juga jadi salah satu agenda dalam resetting pemerintahan. Akan ada mutasi besar-besaran, ” ungkap Danny di kediaman pribadinya Jalan Amirullah, Minggu (4/4).
Dia kemudian membeber sejumlah laporan masyarakat yang masuk. Mulai dari adanya oknum guru dan kepala sekolah yang memberatkan orangtua murid. Sogok menyogok memakai dana sekolah untuk kepentingan pribadi. Bahkan ada yang menjadi agen politik. Dia memperkirakan, lebih dari 50 persen kepala sekolah akan digersenya.
Rencananya, proses mutasi akan dilakukan bersamaan dengan mutasi pejabat eselon di lingkup Pemkot Makassar. Setelah itu, akan dilakukan job fit guna mengisi kekosongan kepala sekolah yang masih ada.
Izin mutasi saat ini tengah berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Danny mengaku harus mempercepat prosesnya, karena sistem yang ada sudah harus berlari kencang. Seluruh program yang dicanangkan sudah harus berjalan maksimal.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Makassar Ahmad Hidayat mengatakan, masalah mutasi merupakan kewenangan pimpinan. Karena evaluasinya di tataran pimpinan antara kepala dinas dan pimpinan.
Selama ini, memang tidak dapat dipungkiri jika persoalan di sekolah cukup banyak. Yang paling bermasalah adalah pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak mendapat sorotan. Paling dikeluhkan sepanjang 2020. Tentu saja, persoalan yang muncul kerap melibatkan orang-orang yang berada dalam lingkaran sekolah.
Rencana Danny untuk memutasi kepsek dan guru, mendapat respons positif dari kalangan anggota DPRD Makassar. Malahan, mereka meminta agar wali kota mengevaluasi kinerja seluruh kepsek.
Wakil Ketua Komisi D Fatmawati Wahyuddin, menyatakan dirinya mendukung sepenuhnya keinginan Danny melakukan reposisi kepsek. Sebab, kata dia, ada tindakan dan ulah oknum kepsek yang belakangan telah mencoreng nama baik dunia pendidikan di Makassar. Hal itu merujuk pada aturan bahwa kepsek yang melakukan tindakan pelanggaran, maka patut untuk dievaluasi.
“Kalau banyak yang seperti itu (melakukan pelanggaran dan dimutasi), kita pasti dukung. Karena wali kota pasti sudah punya bukti. Semuanya kan sudah ada aturannya,” terang Fatmawati, kemarin.
Legislator PDIP ini menegaskan, kepsek ataupun guru seharusnya sudah mengetahui konsekwensi jika melakukan perbuatan dan kegiatan yang mencoreng dunia pendidikan. Salah satunya dimutasi.
Anggota Komisi D lainnya Al Hidayat Samsu, mengungkapkan bahwa seluruh kepsek dan guru harus tahu batasan berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 28 Tahun 2010. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka perlu dilakukan mutasi. Atau bila melakukan pelanggaran berat dipecat dari jabatannya.
“Berdasarkan evaluasi kami kemarin, memang dunia pendidikan kita butuh evaluasi. Utamanya evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah. Jika pelanggaran yang dilakukan kepsek ataupun guru ini sudah fatal, ya memang perlu diambil tindakan tegas,” tandasnya. (rhm-ita)