Bupati Ikut Sosialisasi KASN Pengisian JPT

MALILI, BKM — Pemprov Sulsel bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan sosialisasi kepada para kepala daerah terpilih terkait kesepahaman dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) diinstansi pemerintah Kabupaten/Kota. Sosialisasi di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel baru-baru ini.
Bupati Luwu Timur, H Budiman hadir didampingi Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid dan Kabag Humas dan Protokol, Muhammad Rizki Alamsyah.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, momentum sosialisasi merupakan terobosan yang baik oleh KASN kepada kepala daerah terpilih tentang aturan-aturan yang harusnya dilakukan dalam hal menentukan pengisian jabatan pimpinan tinggi daerah.
Menurut Andi Sudirman, kepala daerah terpilih memiliki program yang tertuang dalam visi misinya, dan ini harus segera dieksekusi pimpinan OPD sehingga wajar jika dilakukan pergantian pimpinan namun harus tetap memperhatikan penempatan seseorang atau yang dikenal dengan istilah “the right man on the right place”.
Komisioner KASN, Prof Agustinus Fatem mengatakan penerapan sistem merit instansi pemerintah akan menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Dapat memperoleh jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
Melalui sistem merit akan menghasilkan ASN yang netral, tidak terlibat politik serta menyediakan pelayanan terbaik kepada publik, adil dan konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi dan keberpihakan serta akuntabel, terbuka, tansparan terhadap pengeluaran uang negara.
Prof. Agustinus Fatem menambahkan, salah satu bentuk penerapan sistem merit yakni seleksi terbuka yang bertujuan mendapatkan orang sesuai kebutuhan. Namun harus diingat seleksi terbuka dilakukan hanya apabila ada JPT yang lowong.
“Seleksi terbuka JPT tidak dapat dilakukan untuk jabatan yang pejabatnya masih aktif, kecuali pejabat yang duduki jabatan tersebut akan segera memasuki masa pensiun,” tambahnya.
Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyarankan agar ada perlindungan bagi ASN saat momen Pemilu dalam hal netralitas ASN selain pengawasan dari Bawaslu. (rls)