Sekkab Ikut Sosialisasi MCP Korsupgah KPK

MALILI, BKM — Sekkab Kabupaten Luwu Timur, H Bahri Suli mengikuti rapat secara virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (7/4).
Sosialisasi yang diikuti seluruh bupati/wali kota serta Sekda wilayah koordinasi dan supervisi (Korsup) IV meliputi Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sular disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Niken Ariati.
Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Ariati menyebut dua agenda yang dibahas yakni Sosialisasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area Intervensi Perencanaan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Pada MCP tersebut, setiap pemerintah provinsi, kabupaten/kota seyogyanya melakukan penginputan terkait indikator yang telah dilaksanakan secara rutin dalam Aplikasi MCP yang telah terintegrasi melalui www.jaga.id.
Indikator yang harus diinput pada tahap perencanaan dan penganggaran APBD meliputi tersedianya aplikasi perencanaan APBD, terdokumentasinya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Terdokumentasinya RPJMD, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penganggaran APBD.
Sementara indikator yang harus dipenuhi pada Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Independen, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kelompok Kerja Mandiri, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP serta Pengendalian dan Pengawasan.
Sebelumnya, Niken memaparkan delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi atau yang dikenal dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah yang memiliki 38 indikator dan 103 sub-indikator. Meliputi ; APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.
Usai rapat, Sekkab mengucapkan terima kasih kepada Satgas Korsupgah KPK yang telah menyampaikan poin-poin penting dalam menggunakan anggaran guna mencegah terjadinya kesalahan dan resiko hukum. (rls)