Pemkot Raih Penghargaan SAKIP Kemenpan RB

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk ketiga kalinya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Makassar meraih nilai tertinggi di Sulsel.
Hasil Evaluasi SAKIP dengan untuk Kota Makassar Tahun 2020 meraih nilai 68,82 atau dengan Predikat (B).
Penyerahan penghargaan diberikan langsung Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk kategori Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dan LHE Penilaian Mandiri dan Pelaksanaan Redormasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 di Hotel Bidakara-Jakarta, Kamis (22/4).
Sekretaris Daerah Kota Makassar, M. Ansar mewakili Pemkot Makassar menerima penghargaan tersebut.
“Nilai B yang kita dapatkan didapatkan sejak dipimpin Bapak Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan mendapatkan nilai tertinggi tiga tahun berturut-turut di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018, 2019, dan tahun 2020,” ungkap Muh Anshar.
Dia menargetkan, tahun depan, Pemkot Makassar meraih nilai BB karena sisa butuh Angka 1,29 (satu koma dua Sembilan) dan bisa mendapatkan tambahan Dana DID.
“Kita masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Kita perlu belajar dari Yogyakarta yang mendapat nilai AA,” ucap pria disapa Ansar itu.
Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim mengatakan, tujuan Evaluasi SAKIP ini adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang beriorentasi pada hasil (result oriented goverment).
Inspektorat sebagai tim penilai internal sudah mengawal kegiatan dengan maksimal dan memberikan pemahaman terkait SAKIP dan PMPRB kepada seluruh OPD.
Menpan RB, Tjahjo Kumolo menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.
Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran.
“SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” Kata Tjahjo Kumolo Menteri PAN dan RB. (rhm)