Pansus LKPJ tak Berpendapat Anggaran Covid-19

MAKALE, BKM — DPRD Tana Toraja menggelar paripurna laporan Pansus LKPJ Tahun 2020, Jumat (7/5) lalu. Pansus
dipimpin Yusuf Palebangan Pillo.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Yohanis Lintin Paembongan dan Evivana Rombedatu, dihadiri Wakil Bupati Zadrak Tombeg.
Menarik dari laporan Pansus perihal anggaran Covid-19 2020 lalu dikelola Satgas Rp 74 milyar. Laporan dari Dinas DPKAD realisasi belanja anggaran Covid mencapai Rp 55.615.100.000. Lantaran recofusing anggaran Covid-19 tidak dituangkan dalam LKPJ 2020 meskipun sifatnya darurat. Pansus LKPJ tidak berpendapat dan dikembalikan ke Pemkab untuk dicermati sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Anggota Pansus LKPJ Kristian Lambe kepada BKM menjelaskan sangat sayangkan Satgas covid-19 tidak hadir dan memenuhi undangan Pansus, padahal sudah tiga kali diundang. Menurut Kris Lambe, pansus tidak berpendapat anggaran Covid-19 artinya sama dengan opini disclaimer.
Meskipun Paripurna Laporan LKPJ Pemda Tahun Anggaran 2020 meliputi Pelaksanaan kewenangan daerah, Pelaksanaan APBD 2020, Pelaksanaan urusan dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan tugas umum pemerintahan, maupun
analisis program dan kegiatan APBD 2020 berdasarkan dokumen RPJMD, KUA PPAS, dan RKPD 2020.
Masalah krusial lain mencuat dipembahasan LKPJ dilaporkan Pansus belum terbayarnya gaji tenaga kontrak daerah (TKD) kesehatan di Puskesmas sejak Agustus-Desember 2020 lalu. Belum termasuk 734 TKD guru senasib Nakes digajinya juga belum dibayar dari Agustus-Desember 2020, termasuk penurunan PAD sektor pariwisata lantaran pandemi covid19.
Kris Lambe juga menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah terpencil dengan dalih akses jalan tidak bisa dilalui kendaraaan.
”Pansus merekomendasikan kepada Pemkab untuk segera membayar dan melunasi total utang tahun 2020 sebesar Rp 86.604.197.217, ”imbuh Kristian.
Wabup Zadrak Tombeg, menegaskan fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi dan penataan kelompok tani tanggungjawab dan urusan Wakil Bupati, sehingga keluhan petani segera teratasi. (gus/C)