MAKASSAR, BKM–Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengaku miris melihat kinerja yang dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya serapan anggaran mereka.
Olehnya itu, kata Andi Suhada, OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi. Ia bahkan meminta agar Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat merealisasikannya.
“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen, dikondisikan di tengah pandemi virus corona ini,” tandasnya.
Andi Suhada juga meminta agar OPD tidak terlena dengan adanya krisis pandemi covid-19, sehingga ogah untuk bekerja cepat menjalankan semua rancangan kerja yang telah dibuat.
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Makassar, William Laurin.
Andi Suhada Sappaile
Ia menegaskan, akan menjadwalkan untuk segera memanggil OPD untuk dievaluasi. Mempertanyakan apa yang menjadi problem kenapa serapan anggarannya sangat rendah.
“Kendalanya ada di mana. Ini harus jadi fokus utama kita nantinya,” ucapnya.
Lambatnya serapan anggaran pada sejumlah OPD dikatakan William, pada umumnya dibeberkan karena pandemi covid-19 sehingga banyak kepala dinas beralasan kegiatan tak bisa dijalankan.”Yang sifatnya mengumpulkan orang nyaris tak bisa dilakukan. Ada protokol kesehatan yang membatasi,” tambahnya.
Diketahui, serapan anggaran pada OPD Pemkot Makassar dirasa belum maksimal. Masih banyak OPD yang dinilai lamban merealisasikannya.
Realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 pada triwulan pertama masih banyak di bawah angka 6 persen. Terendah di Dinas Pertanahan. OPD ini hanya menyerap anggaran sebanyak 0,13 persen dan fisik 1 persen.
Tertinggi di satpol PP dengan realisasi 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.
Hingga saat ini, total dari 30 OPD baru sebanyak Rp303 miliar lebih dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun yang mampu diserap.
Mirisnya, bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat sama sekali belum menyerap anggaran sepersen pun.(nug)
