MAKASSAR, BKM–Hasil rekomendasi panitia khusus (Pansus) soal dugaan pungli di Dinas Pendidikan Disdik Kota Makassar harus tertunda.
Dewan beralasan, mereka tengah fokus menyelesaikan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) hingga regulasi revisi pelayanan yang ada di RSUD Daya.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar Insyaallah, setelah PPDB ini berlangsung, kita akan segera menyampaikan rekomendasi kami hasil temuan dari panitia kerja Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar soal potensi pungli, jual beli tanda tangan, jual beli buku, dan semua ornamen yang mengatasnamakan wali kota dan wakil wali kota Makassar,” kata Ketua Komisi D, Abdul Wahab Tahir.
Wahab mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi mengenai dugaan pungli. Informasi yang ia terima diantaranya, jual beli tanda tangan mulai dari alur hingga modus dari oknum tersebut.
“Jadi ada oknum yang seolah-olah bertindak mengumpulkan para ASN kita yang akan bermohon kenaikan pangkat. Setelah itu, oknum tersebut bertindak atas nama seolah-olah memberikan ada biaya jasa dan layanan dalam setiap pengurusan kenaikan pangkat. Besarannya, diantara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per orang,” bebernya.
Tak hanya itu saja, ia telah mendapat data terkait jumlah pegawai yang melakukan pengurusan kenaikan pangkat sejak 2019 hingga tahun 2021. Namun, secara rinci ia masih enggan membeberkan.
“Ini masih penyelidikan, saya akan sampaikan kalau sudah pasti disertai bukti lampiran dari dokumen yang kami miliki soal berapa jumlah ASN Disdik Makassar yang mengurus kenaikan pangkat,” katanya.
“Hampir semua mengatakan mereka dibebani biaya antara Rp2 juta sampai Rp2,5 juta. Dipungut oleh ini, dan ini. Ini-ininya sementara akan kita panggil. Tapi kami tidak mau sampaikan namanya, tapi kita sudah tahu modusnya dan insyaallah setelah PPDB 2021 kita lanjutkan penyelidikan,” sambungnya.
Selain itu, ia menerima informasi bahwa disdik merupakan instansi yang kerap mendapat intervensi dari pihak yang mengatasnamakan pejabat.
Sehingga, nantinya Demisioner Sekertaris DPD II Golkar Makassar itu akan memberikan rekomendasi untuk segera menyingkirkan pihak yang bertindak semena-mena dengan mengatasnamakan disdik.
Meski demikian, ia mengatakan penyelidikan sementara harus dihentikan sembari menyelesaikan seluruh proses pelaksanaan PPDB.
“Kita juga tidak bisa mengganggu dinas pendidikan, memanggil mereka karena dalam persiapan PPDB sehingga kita tidak mau ada gangguan. Karena gangguan PPDB itu memicu terjadinya “kekacauan” sehingga kita tidak mau memanggil. Baik Disdik Makassar, kepala sekolah, K3S. Kami tidak mau panggil,” ungkapnya.(nug)
