MAMUJU, BKM — Perayaan HUT Sulbar yang ke-17 yang rencananya akan diselenggarakan di Buttu Ciping, Tinambung Polewali Mandar mendapat penolakan dari DPRD Sulbar.
DPRD Sulbar melalui Sukri Umar pada saat rapat pembahasan KUA PPAS menyampaikan hal tersebut kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris bahwa DPRD sepakat mendukung imbauan taat Prokes sesuai intruksi pemerintah pusat dalam rangka menekan penularan covid-19.
DPRD Sulbar menurut Sukri bukan tidak mau berpartisipasi dalam merayakan HUT Sulbar tapi kan kalau ranahnya bicara paripurna yang berhak itu adalah DPRD Sulbar dengan Sekwan.
”Kalau ada apa-apa nantinya yang bertanggung jawab dan dipanggil kan pasti pimpinan DPRD dengan Sekwan,” ujar Sukri.
”Kalau dibilang tersinggung kami tersinggung karena tanpa koordinasi dengan kami terkait rapat paripurna HUT Sulbar tiba-tiba gubernur dan panitia pelaksana sudah menyampaikan ke publik akan dilaksanakan di Buttu Ciping, padahal paripurna kan yang punya tanggung jawab DPRD,”tandasnya.
Sukri menambahkan jangankan HUT Sulbar, perayaan HUT pada Agustus lalu masih harus menaati Prokes. Bahkan istana negara pun dilaksanakan dengan sunyi senyap padahal Polri kan bawahannya presiden.
”Jadi intinya silahkan eksekutif (Pemprov Sulbar) rayakan di Buttu Ciping tetapi paripurna kami akan tetap laksanakan di Mamuju, ”ujar tegasnya.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat dimintai tanggapannya atas penolakan DPRDmengakui bahwa dari awal bukan Gubernur yang menyampaikan ke publik terkait perayaan HUT Sulbar di Buttu Ciping tetapi saya selaku Sekprov.
Ide awal munculnya perayaan HUT Sulbar di Buttu Ciping setelah melihat situasi Sulbar pasce gempa. Sejumlah gedung perkantoran di Mamuju rubuh . Saat rapat usulan itu kemudian disetujui.
“Apa lagi kan teman-teman wartawan juga mengusulkan dan mendukung rencana tersebut,” jelas Idris. (zul/C)
