Syamsuddin Karlos Kritisi Iksan

JENEPONTO, BKM — Anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan daerah (dapil IV, Syamsuddin Karlos menyindir sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang hingga kini belum menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok Tahun 2016.
Sebagai putra Turatea, dirinya sangat prihatin melihat kondisi daerahnya yang menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum menetapkan RAPBD Pokok Thun 20116. Selain itu, status Daerah Tertinggal (DT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Sulsel.
“APBD kita satu satunya mungkin di Indonesia yang belum ditetapkan. Kalau APBD Provinsi Sulsel sejak tanggal 20 Desember 2015 sudah ditetapkan dan paling miris lagi sistim pengelolaan keuangan Jeneponto mengacu pada hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan RI mendapat penilaian keuangan sangat buruk atau lasim disebut disclaimer. Ini terjadi 4 tahun berturut-turut. Sehingga saya berkesimpulan Jeneponto tidak butuh perubahan yang dibutuhkan adalah kesejahteraan,” sindir Syamsuddin Karlos di acara Musrenbang RKPD Tahun 2016 yang berlangsung di ruang pola kantor bupati, Selasa (8/3) lalu.
Legislator Sulsel ini juga menyinggung terkait krisis air yang dialami masyarakat Jeneponto. Dia meminta kepala kecamatan dan lainnya memasukkan program pengadaan air, baik pembuatan Embung ,Cekdam melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda).
“Silahkan usulkan. Tapi jangan yang kecil-kecil. Kalau bisa yang diusulkan ke DPRD Sulsel proyek pengairan untuk di atas 1.000 sampai 2.000 ha. Kita juga bisa usulkan sampai ke pusat, seperti Waduk Kelara Kareloe,” jelas Syamsuddin.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin memberikan apresiasi kepada Syamsuddin Karlos. Menurutnya, ada banyak putra daerah menjadi legislator Sulsel dan hanya Syamsuddin Karlos yang ia nilai paling peduli pada daerahnya sendiri.
“Buktinya kita semua undang Hoist, Alimudin dan lainnya, tapi hanya dihadiri oleh Syamsuddin Karlos. Jadi kalau mau memilih nanti jangan lupa sahabat kita Syamsuddin saja,” timpal Kasmin.
Seperti halnya, Suamsuddin Karlos, Kasmin iku menyindir sikap eksekutif yang dinilainya tidak profesional dalam membelanjakan anggaran daerah.
“Susah kalau begini, SKPD Jeneponto mau belanja tidak tau mau memperertanggung jawabkan. Sepanjang belum dipertanggung jawabkan baik sebelum menjabat atau setelah menjabat. Bahkan temuan 5 tahun lalu misalnya tetap menjadi temuan berulang-ulang. Makanya setiap membelanjakan setiap rupiah uang bendahara harus buat pertanggung jawaban segera jangan ada fiktif atau markup,” kata Kasmin.
Sementara itu, Kepala BPS Jeneponto, Mokrabin mengatakan, Kabupaten Jeneponto berada di daerah agraris dan belum menjadi daerah industri, karena jumlah penduduknya 56 persen terdiri dari petani yang sangat butuh ketersediaan air.
“Jadi perlu dituntaskan dulu persoalan pertanian dan IPM nya. Saat ini kita berada diurutan ke 24 di Sulsel, namun mengalami penurunan dari 443 menjadi 439. Inipun belum bisa mendongkrak IPM kita,” jelas Mokrabin.
Kepala Bappeda Jeneponto, Muh Nuralam Basir menuding bahwa persoalan disclaimer adalah dosa dari pemerintah sebelum dijabat oleh Iksan Iskandar.
“Soal disclaimer itu kesalahan pemerintah atau bupati dulu. Kita ini mulai memperbaiki,” kilah Nuralam menutup Musrenbang. (krk-ril)