MAKASSAR, BKM — Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Makassar tahun 2021 sudah disahkan, pekan lalu.
Sebelum pengesahan Ranperda APBD-P disahkan menjadi Perda, pembahasan-pembahasan yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif, baik dalam sidang komisi maupun Banggar cukup sengit. Namun, akhirnya menemui kesepakatan dipengujung deadline (batas waktu) pengesahan APBD-P yakni akhir September.
Wali kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto,mengatakan, semua bertemu pada satu titik, yakni sama-sama ingin memperjuangkan rakyat.
Orang nomor satu Makassar ini menjelaskan, dalam komposisi APBD-P ada kenaikan yang cukup signifikan pada pos anggaran belanja tak terduga. Namun dia menekankan bahwa yang penting ada keseimbangan.
Dia menyebut dalam struktur, porsi terbesar untuk belanja modal. Digunakan membiayai proyek fisik yang bisa terlaksana hanya beberapa bulan.
Dengan pertimbangan, waktu yang tersisa di tahun ini. Pelaksana diminta segera memulai tender.
“Kita kan harus tender jadi paling tidak sebulan lah atau satu bulan setengah pelaksana,” ujarnya.
Danny menginginkan proyek itu bisa terlaksana. Jika tidak mampu, diminta dilaporkan agar segera dialihkan.
Pihaknya meminta jangan dipaksakan karena bisa menjadi masalah nantinya.
“Saya mau menyampaikan kalau tidak sanggup biarkan jadi silpa, jangan coba-coba karena itu jadi bermasalah nantinya,” tambahnya.
Selain itu, infrastruktur yang terencana diantaranya perbaikan jalan metro tanjung bunga, sirkuit balap untia dan lainnya.
“Kalau sirkuit untuk penimbunan, ada juga tettere,” sebutnya.
Selain itu, membiayai program yang menyentuh pelaku UMKM. Hal ini sebagai upaya pemerintah menguatkan ekonomi yang terdampak pandemi covid 19.
“Karena kita memang mau membangkitkan ekonomi kecil,” sambungnya.
Dia melanjutkan, semua biaya belanja pegawai dipangkas untuk sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Misalnya biaya operasi pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari barang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen, sehingga bisa di hemat untuk biaya belanja modal, yang tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.
Menurutnya BTT dan hibah yang 10 persen harus dilihat dalam keseimbangan itu, artinya dari 100 persen yang bisa dibuat hanya 15 persen.
“Bayangkan dari 100 persen hanya 15 persen yang bisa untuk kebutuhan masyarakat,” tuturnya
Bahkan kata Danny di barang dan jasa juga, semua bukan hanya untuk pegawai, melainkan justru untuk masyarakat.
“Artinya kalau kita lihat fifty fifty berarti lebih dari 50 persen, sekarang uang yang dimiliki pemerintah kota Makassar, akan ditumpahkan ke masyarakat karena kita butuh uang turun ke bawah,” terangnya. (rhm)
