HUT Mamasa Diwarnai Aksi Demo

MAKASSAR, BKM — HUT Kabupaten Mamasa ke 14 pada 11 Maret 2016 merupakan sejarah tidak pernah terlupakan bagi segenap masyarakat Mamasa. Disaat sebagian masyarakat Mamasa merayakan peringatan HUT Kabupaten Mamasa yang dipusatkan di kantor bupati Mamasa, Jumat (11/3) kemarin sekitar pukul 08.15 wita, berbeda dengan mahasiswa Mamasa yang berada di kota Makassar, Provinsi Sulsel.
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Generasi Muda Pitu Ulunna Salu (Gema PUS), melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman Makassar. Para mahasiswa asal Kabupaten Mamasa ini merupakan perwakilan dari tujuh kecamatan yang ada di wilayah tiga, di antaranya Kecamatan Mambi, Aralle, Bimal, Tabulahan, Mehalaan, dan Bambang.
Aksi mahasiswa Gema PUS ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian gabungan Polrestabes Makassar. Koordinator lapangan (Korlap), Candrak, di sela-sela aksi tersebut mengatakan, aksi demo dilakukan sebagai salah satu bentuk keprihatinan mahasiswa Mamasa yang ada di Makassar terhadap pembangunan di Kabupaten Mamasa yang terkesan morat marit dan diskriminatif. Dikatakan, kepemimpinan di Kabupaten Mamasa baik eksekutif maupun legislatif, tidak berfungsi untuk memikirkan nasib dan kepentingan rakyat banyak.
”Pembangunan yang dilaksanakan tidak secara sistematis dalam pertimbangan prioritas sesuai potensi wilayah Mamasa, Pitu UIunna Salu. Bahkan terjadi pemborosan dan penyalahgunaan wewenang. Pelayanan publik yang intinya adalah pelayanan prima, sama sekali tidak berfungsi. Sistem penempatan pegawai tidak sesuai pada job kerja atau latar belakang pendidikan yang bertolak belakang dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak profesional,” katanya.
Selain itu, lanjut Candrak, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten lebih banyak digunakan untuk perintisan jalan. Sehingga tidak pernah sampai pada tahapan penyelesaian. Ini tentu memberi ruang bagi mereka yang tidak pernah memikirkan kemajuan infrastruktur Kabupaten Mamasa, secara khusus diwilayah tiga.
”Oleh karena itu, Gema PUS Makassar menyatakan sikap penolakan kebijakan yang tidak memihak terhadap kesejahteraan ataupun kepentingan rakyat. Sehingga perlu perubahan mendasar terhadap birokrasi serta tindakan pemerintah pusat dan penegak hukum,” tandasnya. (dar/mir/c)