POLMAN, BKM — Mantan Kades Bonne-bonne, Idham Chalik merespon
kegiatan peningkatan kapasitas Kades yang diduga dalam bentuk studi banding aparat/Kades seperti keluar daerah dengan menggunakan anggaran APBDesa.
Menurut Idham jika sasaranpemberdayaan masyarakat dan menggunakan anggaran APBDesa, kedepan disarankan diadakan didaerah sendiri di Kabupaten Polman.
Camat Wonomulyo, Asrul Ambas menilai lebih baik setiap desa wajib membuat baliho APBDesa dan memasang didepan kantor desa masing-masing agar setiap yang orang melintas bisa melihat anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut.
”Sebagai bentuk transparansi sehingga ada alasan masyarakat untuk mengawasi mempertanyakan atau memberi saran dan kalau tidak ada baliho APBDesa dipajang seperti itu, mana bisa mereka tahu, ” tandas Asrul.
Ditambahkan Asrul jangankan Kades, Camat saja mengaku tidak paham. Bahkan ada beberapa pihak yang tidak mengerti mungkin tapi bisa saja lebih banyak yang kurang paham.
”Apalagi pak desa yang terkesan tidak punya kemampuan disitu. Bahkan mereka pun bingung apa manfaatnya. Apalagi disitu juga ada kode rekening untuk
belanjanya ini dan itu, ” tandasnya lagi.
Plt Kadis Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Polman, Andi Candra Sigit mengatakan jika hal itu sesuai keinginan masyarakat, bisa saja para Kades memprogramkan kegiatanpemberdayaan masyarakat melalui pelatihan BUMDES.
”Pihaknya siap menjadi nara sumber untuk pelatihan pemberdayaan masyarakat dan tidakusah diberi honor karena sudah ada SPPD. Cukup siapkan tempat,
konsumsi dan lainya terkait kebutuhan peserta,” jelasnya.
Ditambahkan Candra tidak masalah sepanjang kegiatan peningkatan ekonomi & pemberdayaan masyarakat karena hal iru sudah sesuai tugas pokok dan fungsi selaku OPD terknis sekaligus bisa sharing dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dnas Kelautan dan Perikanan serta OPD terkait lainnya.
Camat Matakali Sulaeman Makka menanggapi saran dan masukan mantan Kades dan masyarakat agar melakukan pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparat desa di daerah sendiri dinilai sangat tepat. Hal itu memungkinkan dilakukan dan cukup mendatangkan tenaga ahli dan utusan dari setiap desa.
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polman, Hj Andi Nursami, ketika hendak dikonfirmasi tidak berhasil ditemui. (*)
