MAKALE, BKM –, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (5/11), mulai bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi, didampingi Wakil Ketua Evivana Rombe Datu pimpin pembahasan, dihadiri Sekda Dr Semuel Tande Bura, ketua TAPD.
Menarik selama pembahasan temuan BPK utang Pemda Tana Toraja tahun 2020 lalu kurang lebih Rp 67 milyar.
Meski demikian, juga terdapat silfa Rp 56.898.445.105,40, dan bantuan keuangan (BK) sebesar Rp 20 milyar.
Welem Sambolangi’ katakan, sebelumnya rapat interen Banggar DPRD Tator disepakati utang Pemda di sejumlah OPD menjadi perhatian dilakukan penyesuaian, sehingga penetapan APBD tepat waktu.
Karena itu perlu kejelasan dari TAPD terkait status hutang pemkab saat ini. Demikian pula Tenaga Kontrak Daerah (TKD) tahun 2021 belum kunjung dibayar haknya, imbuh Welem.
Terpisah Sekda Dr Semuel Tande Bura, juga ketua TAPD Tana Toraja, janji bulan Nopember ini pembayaran honor TKD setelah dilakukan verifikasi. Termasuk utang Pemda tahun ini juga belum ada pembayaran lantaran APBD Perubahan tidak ada.
Menurut Semuel, hasil konsultasi ke Provinsi Sulsel belum dimungkinkan pembayaran hutang daerah, kecuali kegiatan kedaruratan direcofusing penanganan covid-19, singkat Semuel (agus).
