MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mensinyalir ada permainan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap gaji honorer. Persoalan ini terungkap saat pembahasan APBD Perubahan 2021.
Danny menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji honorer tidak rasional jika dibanding jumlah honorer yang ada yakni sekitar 12 ribu orang.
“Anggarannya mencapai Rp500 miliar di APBD 2021. Jika dihitung-hitung, dengan jumlah honorer sebanyak 12 ribu orang, artinya setiap honorer bisa dapat gaji Rp4 juta hingga Rp5 juta sebulan. Itu kan tidak rasional,” ungkap Danny.
Sementara, lanjut dia, fakta di lapangan, honorer Pemkot Makassar digaji antara Rp1,5 juta hingga Rp2,3 juta.
“Jadi memang saya kemukakan, ada beberapa OPD yang melakukan Mark up gaji,” kata Danny.
Diapun meminta kepada OPD yang masih melakukan praktik-praktik tersebut untuk berhenti dan tidak coba-coba di APBD Pokok 2022 mendatang.
“Ini sudah menjadi penyakit lama di Pemkot Makassar. Masih ada juga OPD yang coba-coba lakukan. Ini sudah menjadi bagian dari korupsi. Kalau saya temukan lagi, konsekuensinya pidana,.
Berhenti melakukan hal tersebut,” tambah Danny.
Ia meminta agar OPD segera melalukan rasionalisasi untuk usulan gaji honorer di tahun 2022 mendatang.
Danny pun melalukan rasionalisasi anggaran yang nilainya mencapai Rp650 miliar, didominasi dari gaji honorer yang nilainya Rp168 miliar.
“Saya dengan wawali sudah potong-potong ternyata beberapa SKPD tidak mengindahkan. Saya kasi lagi kesempatan diakselerasi rasionalisasinya,” tegasnya.
Danny berjanji akan memperbaiki gaji honorer Pemkot Makassar tahun depan. Nilai yang akan diterima sebesar Rp2,3 juta sebulan.
Kendati begitu, evaluasi tenaga kontrak tetap akan dilalukan mengingat adanya dugaan honorer siluman.
Setelah penetapan APBD, yang paling utama akan dieksekusi adalah tenaga kontrak.
Mereka akan diaudit melalui program Laskar Pelangi atau laskar pelayanan publik berintegritas. (rhm)
