Konflik Masyarakat dan Karyawan UWTL Kembali Memanas

PASANGKAYU, BKM — Sempat mereda selama beberapa bulan, konflik antara kelompok masyarakat Majene dengan perusahaa sawit PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL), kembali memanas. Kelompok masyarakat yang dipimpin Abdul Jabbar, kembali mencoba melakukan pendudukan di atas lahan yang diklaim adalah milikinya yang konon telah diambil paksa pihak perusahaan beberapa tahun silam.
Sontak, aksi pendudukan ini mendapat perlawanan dari pihak perusahaan. PT UWTL menggerakkan sebanyak 400 orang lebih karyawannya untuk menghalau aksi pendudukan oleh kelompok Majene yang hanya beranggotakan sekitar 30 orang tersebut. Ketegangan tak terhindarkan. Dua kelompok massa yang masing-masing mempersenjatai diri dengan bambu runcing dan golok panjang ini, nyaris saling tebas disebabkan keinginan massa perusahaan yang hendak membongkar paksa tenda pondok yang telah dibangun masyarakat.
Untungnya, personel kepolisian dari polsek Baras yang juga berada di lokasi sengketa. langsung mengambil sikap menghalau kedua kelompok massa yang saling ngotot dengan parang terhunus tersebut. Namun demikian, kedua belah pihak masih terus siaga di posisinya masing-masing dengan kondisi siap tempur.
Sesekali terdengar aksi provokasi dari massa perusahaan untuk memancing emosi warga yang membuat Kapolsek Baras, AKP Sukaryono, sempat naik pitam. ”Tidak usah teriak-teriak. Jangan buat aksi provokasi. Tenang saja. Saya disini tidak memihak siapa-siapa. Saya ingin mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak,” katanya kepada massa perusahaan, Minggu (13/3).
Selang beberapa saat kemudian, anggota DPRD Mamuju Utara (Matra), Paris Balinono yang juga merupakan anggota panitia khusus (pansus) Agraria, datang mencoba menenangkan kedua belah pihak dengan menawarkan solusi agar konflik tersebut diselesaikan ditingkat pemerintah. ”Saya minta masing-masing bisa membubarkan diri. Nanti kami akan adakan pertemuan di DPRD untuk menindaklanjuti hasil-hasil yang telah dicapai pansus beberapa waktu lalu. Termasuk kemungkinan juga kami akan memanggil pihak BPN,”’ ujarnya menenangkan.
Setelah beberapa kali memberi penjelasan demikian, warga pun sepakat untuk membubarkan diri dan menerima solusi itu. Namun dengan syarat, tenda pondok yang telah dibangun tidak dibongkar pihak perusahaan. Melihat warga membubarkan diri, massa perusahaan akhirnya membubarkan diri pula.
Selain menunggu hasil dari DPRD, warga yang tergabung dalam kelompok Majene ini juga berencana mendatangi BPN Matra guna menanyakan tindak lanjut penyelesaian konflik lahan yang mereka alami selama bertahun-tahun tersebut. ”Sebenarnya kami sudah tidak percaya dengan penyelesaian ditingkat pemerintah. Namun tadi ada jaminan dari anggota DPRD Matra, maka kami coba untuk mengikutinya. Mudah-mudahan segera ada titik terang penyelesaian,” harap Abdul Jabbar.
Konflik kelompok masyarakat Majene dengan PT UWTL ini sendiri dimulai sejak tahun 1998. Luas areal lahan yang disengketakan sekitar 781 hektare. Sudah berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan konflik. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. (ala/mir/c)