MAKASSAR,BKM–Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, memaparkan progres pembebasan lahan Makassar New Port (MNP) di hadapan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan, kemarin.
Pembebasan lahan, kata Danny, ditargetkan selesai pada awal Desember 2021 mendatang. Dan pelaksanaan pembangunan awal akan dimulai pada akhir Desember 2021.
“Saya tandatangani SK penetapan lokasi dan sudah diumumkan ke publik di berbagai media di kantor lurah, kantor camat dan website kota dan Pelindo. Insyaallah, Senin (hari ini), secara resmi akan diserahkan ke Pelindo. Kemudian Pelindo menyerahkan ke BPN Provinsi Sulsel untuk dijadikan tindak lanjut pelaksanaan pembebasan lahan tersebut,” ucap Danny.
Dalam SK penetapan lokasi nomor 620/1676/DISTAN/XI/2021 disebutkan letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan akses Jalan Tol Makassar New Port terletak di Kota Makassar kecamatan Tallo.
Tepatnya di Wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa dengan kebutuhan lahan seluas kurang lebih 4.393,6 Meter persegi atau seluas kurang lebih 0,44 Ha.
Kemudian Kelurahan Buloa dengan kebutuhan lahan seluas kurang lebih 15.948,2 Meter persegi atau seluas kurang lebih 1,59 Ha.
Daftar nama pemilik lahan adalah sebanyak 141 pemilik di Kelurahan Buloa dan Kelurahan Kalukubodoa Kec Tallo Kota Makassar.
Estimasi waktu Pengadaan tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, kurang lebih 138 hari sampai dengan 210 hari atau lebih tergantung pada dinamika sosial yang terjadi,” sebutnya.
Adapun rencana pelaksanaan pembangunan Kontruksi Akses Jalan Tol Makassar New Port di perkirakan kurang lebih 730 hari atau 2 tahun.
Diketahui, tujuan pembangunan Tol MNP ini yakni memperlancar pergerakan arus lalu lintas dari dan ke ruas Jalan Tol Reformasi dan ruas Tol Ir. Sutami dengan Pelabuhan Makassar New Port.
Diharapkan juga mengurai kepadatan lalu lintas dari dan ke Makassar New Port dan dapat memperlancar angkutan barang/ logistik akees langsung ke Makasear New Port.
Sementara itu,Plt Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum menyampaikan, SK Penlok itu segera diserahkan ke Pelindo.
“Untuk penyelesaian akan dilakukan Pelindo setelah SK Penlok itu diteruskan ke BPN,” ujarnya.
Dari SK Penlok ini permasalahan lahan sudah tidak ada masalah. Itu karena telah diadakan pendataan di lapangan, singkronisasi data, dan perencanaan. Para pemilik lahan juga sudah setuju.
Perserujuan tersebut terjadi setelah sosialisasi pada 25 Oktober lalu. Para pemilik lahan hadir. (rhm)
