TAKALAR, BKM — Dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek pembangunan penginapan pantai Topejawa mulai mendapat atensi dari tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar.
Atensi tersebut berupa pemeriksaan terhadap sejumlah rekanan yang terlibat atas pembangunan proyek yang menelan anggaran kurang lebih Rp1 miliar. Proyek ini dikerjakan beberapa pihak perusahaan Di antaranya CV Mulia Karya Persada.
Kejari Takalar melalui Kepala Seksi Intelejen, Hendriawan Prayudi yang dimintai konfirmasinya, membenarkan adanya sejumlah rekanan yang telah menjalani pemeriksaan.
”Iya, benar ada beberapa orang rekanan proyek pembangunan Pantai Topejawa yang diperiksa. Langkah pemeriksaan ini merupakan bagian dari Puldata dan Pulbaket yang menandai proyek tersebut diduga bermasalah,” kata Hendriwan Prayudi via ponselnya, Selasa (23/11).
Meski membenarkan proyek tersebut telah bergulir pemeriksaannya di Kejaksaan Negri Takalar, namun kepala Seksi Intelejen ini, meminta kepada BKM untuk mengonfirmasi, kepada ketua tim penyidik, yakni kepala Seksi Pidana Umum (Pidum).
”Untuk lebih lengkapnya berita pemeriksaan proyek tersebut, konfirmasi Kasi Pidum. Karena saat ini saya sudah bertugas di Jawa, tetapi belum Sertijab,” ucap Hendriawan.
Proyek pembangunan Pantai Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, digulirkan Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam rangka menunjang peningkatan destinasi wisata Pantai Topejawa yang dikenal dengan keindahan pesisir pantainya.
Sayang, manfaat dari proyek tersebut belum terlihat bahkan belum dapat menciptakan pendapatan asli daerah. (ira/b)
