MAROS, BKM — Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Maros bekerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menggelar kegiatan sosialisasi di Baruga B kantor Pemkab Maros, Rabu (24/11). Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan pengusaha di Maros.
Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Kesehatan Maros, Aminah Arsyad, mengaku sangat senang dengan dukungan baik dari Pemkab Maros. Ia mengatakan, terkait penanganan kepesertaan badan usaha, honorer dan aparat desa yang ada di Kabupaten Maros tahun 2021, telah mencapai angka 75 persen. Ini dikarenakan respon Pemerintah Kabupaten Maros yang sangat baik. Aminah juga berharap, pencapaian ini bisa naik ke angka 80 persen.
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam yang hadir membuka acara, mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab bagi tenaga kerja untuk pengusaha dalam memberikan kewajiban sosial bagi para pekerjanya.
Menurut Chaidir, di Kabupaten Maros sendiri sudah ada 80 persen perusahaan yang telah melakukan kewajiban tersebut. Adapun Kendala yang dihadapi beberapa perusahaan untuk saat ini, menurutnya, karena masih kurangnya kesadaran pelaku usaha padahal premi atau upah khusus pekerja hanya sekitar Rp10 ribu.
Selain itu, menurut bupati Maros, perusahaan yang tidak menerapkan jaminan sosial bagi pekerjanya maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku, mulai dari tidak melanjutkan izin hingga menutup usaha tersebut.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga pemateri dari Kejaksaan Negeri Maros yang membahas terkait sanksi atau hukuman bagi perusahan jika tidak memberikan jaminan sosial bagi karyawannya. (ari/c)
