MAKASSAR, BKM–Pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha tambang, kehutanan, dan HGU Perkebunan.
Untuk itu, Ketum Gerbang Tani Idham Arsyad menyikapi tindakan pemerintah yang mencabut 2.078 ijin pertambangan yang tidak memiliki rencana kerja, 192 ijin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare terhadap lahan yang tidak produktif, kemudian hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut.
“Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum,”ujar Idham Arsyad, Kamis (6/1).
Idham menyikapi dengan memberikan catatan penting. Pertama, pencabutan izin dalam kerangka perbaikan tata kelola kehutanan untuk memberikan rasa keadilan dan terjadinya pemerataan penguasaan tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang akan menerima lahan tersebut. “Kedua, kita harus mengevaluasi lokasi perijinan yang dicabut tersebut, karena bagaimanapun, luasan tanah yang tersebar di berbagai propinsi memiliki potensi yang berbeda dengan penduduk yang beragam. Selama ini wilayah kalimantan, contohnya, klaim lebih besar berbenturan dengan masyarakat adat, karena itu model kegiatan ekonomi dan pengelolaan hutan akan berbeda dengan lahan terlantar yang ada di Jawa.
Langkah tegas yang dilakukan tersebut menjadi angin segar bagi para petani tuna lahan yang saat ini masih menjadi mayoritas dari petani kita,”jelasnya.
Pada tahun 2018, dalam catatan BPS, terdapat 16 juta lebih petani kita yang memiliki lahan di bawah 0.5 ha. Kondisi tersebut tentu saja tidak dapat mendorong para petani kita menjadi sejahtera, pembagian lahan yang diambil dari perusahaan yang menelantarkan lahan tersebut harus diprioritaskan kepada para petani tuna lahan.
Sebelumnya, Idham memuji pidato Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Dewan Pembina Gerbang Tani Muhaimin Iskandar.
Pidato tersebut cukup menarik karena membahas mengenai harapan agar petani dan nelayan di Indonesia menjadi maju.
“Selain itu, hal yang juga penting yaitu konsesi lahan dan pertanian untuk organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah sebagaimana dilansir Presiden Jokowi, serta subsidi modal kerja bagi petani dan nelayan, dengan bunga 0 persen,”ujar Idham.
Muhaimin juga memberikan catatan aksi untuk sektor prioritas yang berkaitan dengan petani dan nelayan yaitu perlunya penggunaan teknologi pengolah produk pertanian seperti kopi, kakao, ikan, dll.
“Apa yang disampaikan Gus Muhaimin dapat dijadikan aksi nyata oleh Gerbang Tani dari pusat sampai pengurus cabang. Untuk mengimplementasikannya Gerbang Tani akan melakukan aksi nyata dengan mencetak 1 juta kader petani dan nelayan muda yang dibekali dengan kemampuan memanfaatkan teknologi pertanian dan perikanan agar dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil pertanian dan perikanan,”jelasnya. (rif)
